Malang, 12 November 2019
Oleh : Moh. Rofiq Risandi
Mahasiswa : Universitas Islam Malang
Fakultas : Ilmu Administrasi
Prodi : Administrasi publik
LIMADETIK.com — Pengguna bahasa kebijakan seringkali dikaitkan dengan bahasa kebijaksanaan. Kebijakan dan kebijaksanaan mempunyai arti dan makna tersendiri dalam arti konteks maupun dalam kontennya. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang di ambil untuk kepentingan masyarakat luas, sedangkan kebijaksanaan adalah alternative keputusan sebagai bentuk penghormatan atau faktor lainnya untuk memberikan rasa keadilan dan kebaikan bagi seorang atau sekelompok orang terhadap peruses kebijaksanaan yang dilakukan. Keduanya mempunyai pola tersendiri dalam proses, pelaksanaan dan evaluasi sehingga harus di bedakan penggunaanya.
Ada banyak pendapat tentang difinisi kebijakan. Smith dan Larimer ( 2009:3), di dalam bukunya yang berjudul The Public Policy Theory Primer, menggunakan tentang berbagai pendapat tentang kebikjakan. Policy is whatever governments choose to do or no to do ( Kebijakan itu menurut Dye adalah apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah) ( Dye, 1987:1). Dilakukan atau tidak dilakukannya sebuah kebijakan merupakan bentuk daripada kebijakan public. Apa pun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk kepentingan publik atau masyarakat adalah bagian dari kebihjakan publik.
Semnetara, Eyestone (1971:18) mengemukakan bahwa kebijakan adalah the relation ship of governmental unit to its environment ( hubungan pemerintah dengan unit-unit dalam lingkungan pemerintahan). Hubungan antara unit-unit dalam lembaga pemerintah adalah sebagai bentuk dari kebijakan yang bersumber secara top-down. Setiap atasan yang mempunyai kebijakan yang harus dilaksankan oleh bawahan, baik secara kelembagaan ataupun personal. Kebijakan berbentuk korelasi antar unsur dan lembaga.
Semnetara, Wilson ( 2006: 154 ). Mengemukakan bahwa kebijakan itu actions, objective and pronouncements of governments on particular maters, the stepy they take (or fail to take ) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen) ( atau tindakan, objektif , dan pernyataan pemerintah pada hal-hal tertentu, langkah-langakah yang mereka ambil ( atau gagal dalam pengambilan keputusan ) untuk melaksanakannya, dan penjelasan mereka berikan untuk apa yang terjadi atau tidak terjadi.
KSPI menyadari, agar kaum buruh mendapatkan kesejahteraan, tidak semua bisa diberikan oleh perusahaan. Bagaimanapun juga, perusahaan memiliki keterbatasan. Dengan kata lain, hubungan pekerja dengan perusahaan di tempatnya bekerja hanya sebatas pada hubungan industrial. Masalah kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, harga barang yang terjangkau oleh masyarakat, semua itu tidak bisa didapatkan hanya dengan mengandalkan perusahaan.
Lebih dari itu, faktanya, permasalahan hubungan industrial pun tidak bisa selesai hanya di tingkat pabrik. Terkait upah, kebebasan berserikat, jaminan sosial, outsourcing dan pemagangan, misalnya, semua itu justru ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Harus ada keputusan politik.
Oleh karena itu, Pemerintah memiliki kewajiban mensejahterakan seluruh rakyat, termasuk di dalamnya kaum buruh. Itulah sebabnya, KSPI mendorong adanya gerakan dari pabrik ke publik melalui strategi KLA: Konsep – Loby – Aksi.
Tetapi, KLA saja tidak cukup. Perlu ada alat politik dan strategi lainnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu melalui keputusan politik, seperti kebijakan upah dan jaminan sosial. Itulah sebabnya, KSPI perlu memperkuat posisi politik kaum buruh terhadap negara dan pengusaha. Caranya adalah dengan mendirikan partai politik alternatif.
Sebelum menuju pembentukan partai politik, KSPI merumuskan beberapa tahapan, salah satunya adalah dengan melakukan Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan. Pemahaman poltik adalah pondasinya. Tanpa adanya pemahaman tersebut, mustahil sebuah partai politik yang idiologis akan dilahirkan.
Proses pendidikan politik sudah dilakukan oleh KSPI di berbagai daerah, yang massif dilakukan pada awal tahun 2016. Proses ini diawali dengan menyusun kurikulum pendidikan politik oleh Tim Perumus yang diketuai oleh Didi Suprijadi. Setelah itu, barulah dilakukan pendidikan politik dengan melibatkan kader-kader KSPI di berbagai daerah, seperti DKI Jakarta, Tangerang, Serang, Medan, Batam, Aceh, Bekasi, Karawang, Bogor, dan sebagainya.
Pada dasarnya, kesadaran berpolitik kader-kader KSPI sudah tumbuh. Kesadaran ini muncul sejak KSPI menegaskan sikap Go Politic dengan mendukung kader-kader terbaiknya untuk maju dalam pemilihan legislatif tahun 2014 lalu. Sebuah proses, yang kemudian menempatkan Nurdin Muhidin dan Nyumarno sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Saat ini, di Bekasi, kader KSPI Obon Tabroni juga maju sebagai Calon Bupati Bekasi dari jalur independen.
Dalam pemilihan Presiden, KSPI dengan Sepuluh Tuntutan Rakyat (Sepultura) dengan mendukung Prabowo Subijanto sebagai Presiden RI dalam Pemilu 2009. Kegiatan go politic ini harus diakui, mendorong percepatan kader-kader KSPI untuk menyadari bahwa gerakan buruh tidak bisa lepas dari politik.
Alih-alih menjauhi politik, KSPI justru menegaskan perjuangannya adalah perjuangan politis. Hal ini tercermin dari beberapa tema Rapim yang diselenggarakan, misalnya: Menata Ulang Indonedia, Mewujudkan Negara Kesejahteraan, dsb.
Melihat dari beberapa negara, ada banyak model hubungan serikat pekerja dan partai politik: Pola Hubungan Kerjasama (AFL-CIO dengan Partai Demokrat di Amerika Serikat); Pola Underbow (PAP dan SNTUC di Singapura); Pola Kesamaan Ideologi dan Kepentingan (Partai Sosial Demokrat dengan DGB di Jerman); dan Pola Anak-Bapak (Serikat Sohyo dengan Partai Sosialis Jepang).
Tentu saja, bukan politik dalam artian semata-mata merebut kekuasaan. Sebagaimana yang asal muasal Istilah Politik berasal itu senditi, yang berasal dari bahasa Yunani ‘polis‘ yang artinya negara-kota. Dimana dalam negara-kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Aristoteles sendiri mengatakan, bahwa politik adalah upaya untuk mewujudkan kebaikan.
Harus diakui, bahwa pendidikan politik yang dilakukan KSPI masih berada di level pengurus. Belum sampai pada tingkat anggota. Tentu saja, ini menjadi tantangan bagi KSPI, untuk melakukan diseminasi agar pemahaman politik ini bisa semakin luas
Semakin berkembangnya actor non-negara, perubahan agenda dalam plotik internasional, dan perkembangan ICT memicu berkembangnya diplomasi publik.
Diplomasi publik muncul dengan mengutamakan pendekatan-pendekatan soft power dalam implementasinya. Diplomasi publik semakin mengemukakan karena memiliki bebrapa kelibahan, salah satunya berbiaya rendah. Diplomasi public muncul sebagai alternatif instrument politik luar negri yang dapat dilakukan dan dikembangkan oleh negara-negara yang memiliki kapasitas power terbatas seperti halnya Indonesia.
Agar dapat berfungsi optimal dalam artian dapat mencapai tujuan-tujuan politk luar negri, pelaksanaan diplomasi public harus memperhatikan setrategi komunikasi. Tahapan menginformasikan, melibatkan, dan mempengaruhi dibangun pada level domestik dan internasional.
