Advertorial

Pj Bupati Sampang Pimpin Langsung Musrenbangkab 2019

×

Pj Bupati Sampang Pimpin Langsung Musrenbangkab 2019

Sebarkan artikel ini
Fotor 152172530471510

SAMPANG, Limadetik.com – berselang beberapa hari dilantik sebagai  Penjabat (Pj) Bupati Sampang, Jawa Timur, Jonathan Judianto langsung memimpin berbagai acara, diantaranya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Dengan selogan pembangunan akses pelayanan dasar masyarakat serta peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi menuju Kabupaten Sampang yang harmonis, mandiri dan sejahtera, di Pendopo Kabupaten Sampang, Kamis (22/3/2018).

Dalam acara tersebut, dihadiri oleh anggota DPRD Kab. Sampang, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Bakorwil IV Pamekasan, BPBP wilayah Suramadu, Kepala Balai Besar Wilayah sungai Brantas, BP Jalan Nasional VII Wilayah Jawa timur perwakilan daerah Madura, Sekretaris Daerah serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Se- Kab. Sampang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan awak media.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Sampang, Jonathan Judianto menyampaikan, Musrenbang merupakan forum musyawarah antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan hingga musrenbang Kabupaten.

Hal ini menjadi momentum evaluasi terhadap kinerja SKPD dan target capaian visi dan misi Kabuapaten Sampang.

“Permasalahan pembangunan yang utama pada tahun ini cukup banyak, diantaranya, tingginya angka kemiskinan, masih rendahnya IPM, meningkatnya tingkat pengangguran terbuka (TPT), lambatnya pertumbuhan ekonomi, terbatasnya aksesibilats dan kualitas infrastruktur dasar serta masih tingginya intensitas bencana alam banjir,” ungkapnya.

Jonathan juga menyampaikan, pada program pembangunan tahun 2019 Pemerintah berkomitmen akan membangun Kabupaten Sampang menjadi lebih baik dengan fokus pada prioritas pembangunan sektor peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik layanan publik yang berkualitas, peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

“Kemudian penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana secara efektif dan berkelanjutan, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemberdayaan serta penguatan kelembagaan masyarakat desa,” paparnya.

Untuk itu pihaknya, menghimbau semua elemen yang terlibat dalam melakukan perencanaan tidak asal dan bisa memprioritaskan hal yang benar-benar dibutuhkan. Melakukan perencanaan pembangunan atau pengusulan pertama tidak copy paste. Hal itu harus diterapkan agar dapat memaksimal dalam melakukan pembangunan.

“Kita harus melihat kebutuhan yang lebih penting, jangan “copy paste” dalam melakukan pengusulan setiap tahunnya, contoh dalam pembangunan Desa kita hanya membangun yang tidak dapat disentuh oleh anggaran Desa yakni berporsi masing-masing, karena itu yang akan menentukan perkembangan Desa itu sendiri. Setelah kita menemukan yang tidak dapat di anggarkan melalui Dana Desa kita pilah lagi dengan di tingkat Kecamatan, jadi betul-betul terseleksi, karena banyak saat ini pengusulan yang “copy paste”dari tahun sebelumnya, sehingga tidak ada perubahan atau perkembangan,” tegasnya.(gan/hoki)