SAMPANG, limadetik.com – Politisi partai Demokrat yang saat ini menjabat sekertaris Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman, mengaku telah menerima laporan adanya rumor penarikan fee dalam program Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sampang tahun anggaran 2019.
Aulia Rahman mengatakan, informasinya penarikan fee DD/ADD dilakukan oleh oknum koordinator di masing-masing desa, Sedangkan besaran fee yang diminta dari Kepala desa bervariasi, mulai dari Rp 25 – 30 juta.
“Ada beberapa Kepala desa (Kades) di Sampang yang melapor langsung kepada saya, bahwa ada oknum yang melakukan penarikan uang fee DD/ADD, bahasanya uang itu untuk dana partisipasi selama satu tahun,” ungkapnya, Selasa (21/1/2020).
Dirinya menyampaikan bahwa, laporan terkait dengan adanya oknum koordinator desa yang menarik fee tersebut, sudah dibahas di rapat internal Komisi 1 DPRD Sampang.
Sayangnya, Politikus Partai Demokrat itu enggan membeberkan Kades mana yang memberikan laporan adanya penarikan fee tersebut. Tapi dirinya memastikan jika pelapor siap memberikan keterangan bahwa di situ memang ada oknum yang menarik fee DD-ADD.
Pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait, mulai dari Kades, Asosiasi Kepala Desa (AKD) kecamatan, AKD Kabupaten, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang.
“Kami ingin menggali informasi dari pihak terkait tentang adanya penarikan fee DD/ADD itu. Kami tidak mau kasus OTT di kecamatan Kedungdung terulang lagi,” katanya.
Lanjut Aulia Rahman Selain itu, rapat komisi 1 DPRD Sampang beberapa waktu lalu bersama Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) Kabupaten Sampang yang dihadiri langsung kepala DPMD Sampang, kami sempat mengevaluasi terkait kegiatan dana desa tahun 2019 yang belum selesai pekerjaan fisiknya hingga bulan Januari ini 2020.
“Bahkan penjelasan kepala DPMD Sampang Malik Amrullah saat rapat bersama kami, mengakui jika ada beberapa Desa yang masih belum selesai kegiatan fisiknya.” ucap Aulia menirukan penjelasan kepala DPMD Sampang. (Nor/yd)
