BONDOWOSO, limadetik.com — Awal bulan Agustus 2019, Pemerintah pusat menonaktifkan 74 ribu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) di Kabupaten Bondowoso. Dihapusnya puluhan ribu peserta BPJS PBI-JKN merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, yang namanya tidak masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT).
Akibat hal tersebut menyisakan kekhawatiran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, dan dikhawatirkan benar-benar ada masyarakat miskin di dalamnya, sehingga tak bisa menikmati pelayanan kesehatan secara gratis.
Dari hal tersebut, Sekda Bondowoso, Syaifullah meminta Dinsos agar berupaya memasukkan kembali ke-74 ribu peserta BPJS PBI-JKN kedalam BDT dengan syarat dilakukan verifikasi dan validasi kembali.
“Dinsos harus breakdown data-data ke kecamatan dan desa terlebih dahulu, lalu kecamatan dan desa serta operator desa bisa melakukan pendataan ulang di lapangan” terang Sekda Syaifullah, Rabu (27/11/2019).
Juga menurut Assisten II Pemkab Bondowoso, Agus Suwardjito, bahwa pihak Pemkab hanya memiliki waktu sekitar tiga minggu untuk melakukan verivali puluhan ribu warga yang namanya tak masuk BDT yang berakibat dinonaktifkan dari ke pesertaan BPJS PBI-JKN.
“‘Itu nanti camat akan menggunakan tenaga PKH ataupun TKSK untuk mengawasi pendataan ulang yang dilakukan oleh Pemdes” jelas Agus.
Agung Tri Handono, Asisten 1 Pemkab juga menerangkan hal yang sama, bahwa BDT di Kabupaten ini memang bermasalah.
“Terdapat ketidak sinkronan antara jumlah data yang dimiliki oleh BPJS dengan BDT. Yang mana, BPJS memiliki data dengan jumlah 574 ribuan warga yang menjadi peserta PBI-JKN. Angka itu berbeda dengan BDT, yang tercatat hanya ada sekitar 451 ribu warga” terang Agung. (Budhi/Yt)
