PAMEKASAN — limadetik.com, Anggota Komisi XI DPR RI Eric Hermawan menghadiri sekaligus menjadi narasumber utama dalam kegiatan Workshop Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Kabupaten Pamekasan, Senin (11/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Ronggo Sukowati ini diikuti oleh ratusan kepala desa dari seluruh wilayah Pamekasan, dengan tujuan agar tata kelola keuangan desa berkualitas dalam rangka peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Usai acara, kepada sejumlah wartawan, Fraksi Partai Golkar Dapil XI Madura ini menyoroti berbagai dinamika ekonomi nasional yang berdampak hingga ke tingkat desa. Menurutnya, tata kelola keuangan desa saat ini dituntut lebih efisien dan terarah di tengah penyesuaian berbagai kebijakan fiskal dan program pembangunan nasional.
”Kondisi perekonomian nasional saat ini memang menghadapi tantangan berat, termasuk dampak dari penyesuaian harga BBM serta pengalihan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, Presiden terus menavigasi agar program-program strategis prioritas nasional tetap berjalan optimal dan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat desa,” ujar Eric.
Ia menerangkan bahwa program-program strategis nasional—seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta berbagai bantuan sosial dan pembangunan berbasis komunitas—sedang terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin matang dan tepat sasaran.
Menjawab pertanyaan awak media mengenai potensi kendala atau penurunan anggaran dana desa, Eric menegaskan pentingnya proses evaluasi secara berkala dari pemerintah pusat dan daerah. Evaluasi tersebut bukan untuk menghambat, melainkan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana desa.
Eric juga meminta para Kades bersabar dengan kondisi fiskal yang difokuskan pada program prioritas nasional. Menurutnya, kondisi tersebut nantinya akan kembali normal setelah evaluasi menyeluruh dilakukan pemerintah pusat.
”Pemerintah senantiasa melakukan evaluasi menyeluruh. Program-program prioritas ini difokuskan agar memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga desa. Harapannya, para kepala desa dapat terus bersinergi, menjaga transparansi, serta memastikan seluruh potensi desa dapat dioptimalkan demi kemajuan masyarakat Pamekasan,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, tahun ini DD yang bersumber dari APBN untuk kabupaten Pamekasan mengalami pemangkasan hingga 68,59% dari 191 miliar rupiah jadi 60 miliar rupiah.
Workshop tersebut juga turut dihadiri langsung oleh bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman dan Wabup Sukriyanto jajaran pejabat Pemkab Pamekasan, perwakilan BPKP, serta instansi terkait lainnya dalam rangka mengawal tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan berkelanjutan.
Penulis : Arif
Editor : Wahyu
