Di Hadapan Presiden Prabowo, Sang Kiai Menyampaikan Pesan untuk Negeri
Oleh: Muhammad Fauzi
Mahasiswa IAI Al-Khairat
__________________________________
OPINI — Pidato KH Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Gontor di Ponorogo, 19 September, menarik perhatian publik.
Bukan semata karena humor dan satire yang disampaikannya, melainkan karena pidato tersebut memperlihatkan bahwa kritik dapat disampaikan dengan bahasa yang ringan, santun, sekaligus tetap memiliki substansi.
Candaan seperti “Sorry yee” dan ungkapan bahwa dirinya harus “cari muka” karena menunggu kehadiran Presiden memang mengundang tawa. Namun, di balik humor tersebut terdapat pesan yang jauh lebih serius. KH Hasan menegaskan komitmen Gontor untuk terus mengabdi melalui jalur pendidikan dan tidak menjadikan politik kekuasaan sebagai orientasi utama.
Di sinilah pidato tersebut menjadi menarik jika dibaca dari perspektif pendidikan. Pendidikan bukan semata-mata persoalan transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter, sikap, dan budaya komunikasi. Cara seseorang berbicara merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Bahasa mengajarkan bagaimana seseorang menghormati orang lain, menyampaikan kritik, berbeda pendapat, sekaligus menempatkan diri di ruang publik.
Pesan tersebut terasa semakin relevan ketika ruang publik kita dipenuhi komunikasi yang keras dan tidak jarang vulgar. Diksi seperti “goblok”, “ndasmu”, atau berbagai bentuk umpatan lainnya semakin mudah ditemukan dan kemudian diperbanyak melalui media sosial.
Persoalannya bukan sekadar soal pilihan kata. Lebih jauh, hal itu berkaitan dengan keteladanan komunikasi yang diterima masyarakat, terlebih ketika bahasa tersebut keluar dari pejabat publik atau tokoh yang memiliki pengaruh besar.
Dalam kajian komunikasi, gaya penyampaian yang agresif dapat dipahami sebagai pola komunikasi dominan yang berpotensi mengabaikan hak maupun posisi orang lain. Wheeless dan Grotz mengaitkan pola komunikasi semacam ini dengan munculnya konflik dan resistensi. Karena itu, komunikasi publik sesungguhnya bukan hanya persoalan bagaimana pesan disampaikan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut ikut membentuk budaya sosial.
Lalu, pendidikan seperti apa yang sedang kita bangun jika ruang publik justru memberikan contoh bahwa bahasa keras, penghinaan, dan umpatan dapat dianggap sebagai sesuatu yang lumrah?
Pertanyaan ini penting karena pendidikan karakter tidak hanya berlangsung di sekolah, pesantren, atau perguruan tinggi. Masyarakat juga belajar dari apa yang mereka lihat dan dengar setiap hari. Pejabat publik, tokoh agama, guru, orang tua, dan figur publik lainnya pada dasarnya menjadi bagian dari ruang pendidikan sosial.
Dalam konteks inilah pidato KH Hasan Abdullah Sahal memiliki relevansi yang lebih luas. Ia menunjukkan bahwa kritik tidak harus kehilangan etika dan humor tidak harus kehilangan substansi.
Seorang pemimpin atau tokoh publik dapat menyampaikan pesan yang tajam tanpa harus merendahkan pihak lain. Bahkan, satire yang disampaikan secara tepat dapat membuka ruang refleksi tanpa harus menciptakan permusuhan.
Tradisi pendidikan Gontor sendiri menempatkan ilmu dan adab sebagai dua hal yang tidak seharusnya dipisahkan. Pengetahuan membentuk kemampuan berpikir, sementara adab memberikan arah dalam menggunakan pengetahuan tersebut. Prinsip ini relevan bukan hanya bagi para santri, tetapi juga bagi kehidupan publik secara lebih luas.
Indonesia membutuhkan pendidikan yang mampu melahirkan manusia cerdas sekaligus memiliki kemampuan mengendalikan kata-kata, menghormati perbedaan, dan memahami konsekuensi dari setiap komunikasi.
Sebab, kemajuan teknologi komunikasi tanpa diiringi kedewasaan dalam berkomunikasi hanya akan mempercepat penyebaran konflik.
Pidato sang kiai di hadapan Presiden akhirnya memberi kita satu pelajaran sederhana: pendidikan karakter tidak berhenti di ruang kelas. Ia hidup dalam bahasa, sikap, dan keteladanan yang hadir setiap hari di ruang publik.
Maka, pesan terpenting dari pidato tersebut bukan semata-mata bagaimana seorang kiai berbicara kepada Presiden, melainkan bagaimana kita belajar berbicara sebagai sebuah bangsa.
Jika Indonesia ingin membangun manusia yang berilmu sekaligus berkarakter, mungkin salah satu langkah awalnya adalah belajar kembali menggunakan bahasa yang cerdas, kritis, santun, dan beradab.
Penulis : Muhammad Fauzi
Editor : Wahyu
