Melek Konstitusi, Cerdas Berdemokrasi: Peran Hukum Tatanegara dalam Kehidupan Warga Negara
Oleh : Luna Maya
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-S1
Universitas Negeri Yogyakarta
______________________________________
OPINI — Indonesia sering disebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar. Namun, demokrasi yang sehat tidak cukup hanya ditandai dengan pemilu yang rutin. Demokrasi juga membutuhkan warga negara yang mampu berpikir cerdas sekaligus memiliki sikap dan perilaku yang baik. Konsep inilah yang dikenal sebagai smart and good citizen.
Cerdas dalam konteks kewarganegaraan bukan hanya soal kemampuan akademik. Warga negara yang cerdas memahami hak dan kewajibannya, mengetahui bagaimana negara bekerja, serta mampu menilai kebijakan publik secara kritis dan rasional. Sementara itu, warga negara yang baik tercermin dari sikap sehari-hari, seperti jujur, taat aturan, menghargai perbedaan, serta bersedia mendahulukan kepentingan bersama. Kedua karakter tersebut harus berjalan beriringan.
Lalu, di mana posisi Hukum Tata Negara (HTN) dalam membentuk smart and good citizen?
Hukum Tata Negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas hal-hal mendasar dalam kehidupan bernegara. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai kewenangan lembaga negara, pembagian dan pembatasan kekuasaan, hubungan antara negara dan warga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Karena bersumber pada konstitusi, pembahasan HTN sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan bukan hanya menjadi urusan mereka yang mempelajari hukum.
Peran tersebut dapat dimulai dari pemahaman paling mendasar bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum dan konstitusi.
Di sisi lain, warga negara memiliki ruang yang sah untuk menyampaikan pendapat. Hak tersebut dijamin, antara lain, melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang mengatur kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Warga negara yang cerdas memahami bagaimana menggunakan ruang tersebut secara bertanggung jawab. Ketika menilai suatu undang-undang bermasalah, misalnya, warga perlu mengetahui bahwa terdapat mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 melalui Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.
Ketika menghadapi persoalan pelayanan publik, masyarakat dapat memanfaatkan mekanisme pengaduan kepada Ombudsman. Sementara itu, aspirasi dan masukan terkait kebijakan dapat disampaikan melalui lembaga perwakilan, seperti DPR maupun DPRD.
Dengan memahami jalur konstitusional tersebut, kritik terhadap pemerintah tidak berhenti sebagai kemarahan di ruang publik. Kritik dapat diarahkan melalui mekanisme yang tersedia sehingga memiliki peluang lebih besar untuk ditindaklanjuti.
Selain memahami jalur resmi, warga negara yang cerdas juga memiliki kebiasaan memeriksa informasi sebelum memberikan tanggapan. Sebelum ikut berkomentar mengenai suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah, misalnya, masyarakat perlu membaca dan memahami substansi aturan tersebut. Jangan sampai pendapat hanya dibangun berdasarkan potongan video, judul berita, atau unggahan media sosial yang belum tentu memberikan gambaran secara utuh.
Kebiasaan sederhana untuk memeriksa informasi tersebut sangat penting di tengah derasnya arus informasi digital. Masyarakat yang terbiasa melakukan verifikasi akan lebih sulit dipengaruhi oleh informasi palsu, provokasi, maupun hasutan. Dengan demikian, ruang diskusi publik dapat berkembang menjadi ruang pertukaran gagasan yang sehat.
Pemahaman terhadap pembagian kekuasaan juga membantu warga negara menentukan ke mana sebuah persoalan harus disampaikan. Keluhan mengenai pelayanan publik, misalnya, perlu diarahkan kepada lembaga atau mekanisme pengawasan yang relevan. Sementara itu, keberatan terhadap substansi sebuah undang-undang dapat disampaikan melalui mekanisme politik maupun konstitusional yang tersedia.
Dengan demikian, energi masyarakat tidak habis hanya untuk marah atau saling menyalahkan. Energi tersebut dapat diarahkan pada tindakan yang lebih konstruktif dan memiliki peluang nyata untuk mendorong perubahan.
Namun, kecerdasan saja belum cukup. Menjadi good citizen juga membutuhkan sikap dan karakter yang baik.
Warga negara yang baik tercermin dari kesediaannya menaati aturan, menghormati putusan pengadilan meskipun tidak selalu sesuai dengan harapannya, menolak politik uang, serta tidak melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan kewajiban menjunjung hukum juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Hukum Tata Negara sekaligus mengajarkan bahwa hukum harus berlaku bagi semua pihak, termasuk mereka yang memegang kekuasaan. Prinsip ini sangat penting dalam membangun budaya hukum. Masyarakat akan lebih mudah menghormati dan menaati aturan apabila mereka melihat bahwa aturan yang sama juga dipatuhi oleh para pejabat dan penyelenggara negara.
Sikap sebagai warga negara yang baik juga dapat diwujudkan dalam hal-hal sederhana. Misalnya, menerima hasil pemilu dengan sikap dewasa, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta tetap menghormati orang lain yang memiliki pilihan politik berbeda.
Demokrasi memang memberikan ruang yang luas bagi perbedaan. Namun, perbedaan tersebut harus disampaikan secara damai, bertanggung jawab, dan tetap berada dalam koridor hukum.
Karena itu, mempelajari tata negara bukan semata-mata persoalan memahami teori atau menghafal pasal-pasal dalam konstitusi. Lebih dari itu, belajar tata negara merupakan proses membangun kebiasaan sebagai warga negara.
Nilai persatuan, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 baru akan memiliki makna ketika dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Praktik tersebut dapat dimulai dari lingkungan kampus, tempat kerja, keluarga, hingga lingkungan tempat tinggal.
Sayangnya, manfaat pemahaman konstitusi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Pengetahuan mengenai konstitusi masih belum merata. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap pembahasan mengenai tata negara sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari.
Di dunia maya, persoalan ketatanegaraan juga sering bercampur dengan opini, propaganda, dan informasi yang belum tentu benar. Kondisi ini membuat masyarakat mudah terpancing emosi. Potongan informasi yang beredar dengan cepat terkadang justru lebih dipercaya daripada membaca secara langsung aturan atau sumber informasi yang sebenarnya.
Persoalan lainnya adalah ketika praktik penyelenggaraan negara tidak selalu mencerminkan prinsip-prinsip konstitusi. Ketika pihak yang seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan aturan justru mengabaikannya, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat ikut melemah.
Di sisi lain, pembelajaran konstitusi di sekolah dan perguruan tinggi masih sering berhenti pada kegiatan menghafal pasal dan nama-nama lembaga negara. Akibatnya, seseorang mungkin mengetahui banyak ketentuan dalam UUD 1945, tetapi belum tentu memahami apa yang harus dilakukan ketika menghadapi persoalan kewarganegaraan dalam kehidupan nyata.
Karena itu, diperlukan langkah konkret untuk menjadikan pendidikan konstitusi lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
Pertama, pembelajaran konstitusi di sekolah dan perguruan tinggi perlu dikaitkan dengan persoalan nyata. Siswa dan mahasiswa tidak cukup hanya diminta menghafal pasal. Mereka perlu diajak memahami kasus melalui studi kasus, simulasi persidangan, debat kebijakan, diskusi publik, hingga praktik menyampaikan aspirasi secara konstitusional.
Kedua, akademisi dan mahasiswa, khususnya mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), perlu mengambil peran dalam menjelaskan persoalan ketatanegaraan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Media sosial, kelas terbuka, forum diskusi, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi sarana untuk memperluas literasi konstitusi.
Ketiga, lembaga negara harus memberikan keteladanan dengan menjalankan kewenangan sesuai konstitusi dan membuka ruang pengawasan publik. Keteladanan tersebut sangat penting karena masyarakat belajar bukan hanya dari apa yang dikatakan oleh negara, tetapi juga dari apa yang dilakukan oleh para penyelenggara negara.
Ketika lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai aturan, menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan, terbuka dalam mengambil keputusan, serta bersedia menerima kritik, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan semakin kuat.
Sebaliknya, ketika aturan justru dilanggar oleh pihak yang seharusnya menjaga dan menegakkannya, pesan mengenai pentingnya ketaatan hukum menjadi sulit dipercaya. Karena itu, keterbukaan informasi publik, transparansi kebijakan, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang jelas perlu terus diperkuat.
Pada akhirnya, Hukum Tata Negara tidak seharusnya hanya menjadi materi perkuliahan atau kumpulan pasal yang dihafalkan. HTN harus menjadi pengetahuan yang membantu masyarakat memahami bagaimana negara bekerja dan bagaimana negara seharusnya dijalankan.
Pemahaman tersebut dapat membentuk warga negara yang cerdas dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Sementara itu, nilai-nilai konstitusi dapat membentuk warga negara yang bertanggung jawab, menghormati hukum, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama.
Jika Hukum Tata Negara dipahami dan dipraktikkan sebagai bekal bersama, bukan sekadar teks di ruang kuliah, cita-cita menciptakan smart and good citizenship dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebab, konstitusi tidak akan hidup hanya karena tertulis dalam lembaran negara. Konstitusi benar-benar hidup ketika warga memahaminya, menggunakan haknya secara bertanggung jawab, menaati aturan, serta ikut menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Penulis : Luna Maya
Editor : Wandi
