Rakyat Turun ke Jalan, Negara Mengelola Narasi: Catatan Kritis atas Pemerintahan Prabowo–Gibran
Oleh: Rangga Andika
Kader HMI Komisariat Tunas Bangsa UMY
_________________________________________
OPINI – Fenomena mahasiswa dan masyarakat yang kembali turun ke jalan untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah menjadi salah satu gambaran dinamika demokrasi Indonesia. Di tengah berbagai agenda besar pemerintahan Prabowo–Gibran, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat dan bagaimana negara merespons suara kritis dari publik.
Pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini menjalankan sejumlah program strategis, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi anggaran, hilirisasi, hingga pembangunan ekonomi. Berbagai agenda tersebut membawa tujuan besar bagi pembangunan nasional. Namun, kebijakan dengan skala besar juga menuntut transparansi, pengawasan, serta ruang evaluasi yang memadai.
Persoalannya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak semata-mata dapat diukur melalui pidato, angka pertumbuhan ekonomi, maupun besarnya program yang dicanangkan. Kehadiran negara juga dirasakan masyarakat melalui harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, kesempatan kerja, pelayanan publik, serta ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik.
Karena itu, dukungan terhadap pemerintah tidak seharusnya dimaknai sebagai penghentian fungsi pengawasan. Sebaliknya, kritik terhadap pemerintah juga tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai bentuk kebencian terhadap negara.
Jalanan Kembali Menjadi Ruang Aspirasi.
Kehadiran mahasiswa dan masyarakat di jalan untuk menyampaikan tuntutan menunjukkan bahwa ruang publik masih menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Demonstrasi tidak selalu dapat dipahami hanya sebagai kericuhan atau penolakan terhadap negara.
Di balik aksi tersebut terdapat keresahan, tuntutan, dan pesan yang ingin disampaikan kepada pemegang kekuasaan.
Ketika ruang dialog dianggap belum cukup untuk menampung aspirasi, jalanan dapat menjadi salah satu ruang terakhir bagi masyarakat untuk memastikan suara mereka terlihat dan terdengar.
Penelitian Jamil et al. (2023), sebagaimana dikutip dalam naskah tersebut, menunjukkan bahwa gerakan sosial dapat muncul dari kesadaran bersama terhadap persoalan yang dianggap tidak adil, kemudian berkembang menjadi tuntutan kolektif.
Dengan demikian, pertanyaan terhadap aksi demonstrasi tidak cukup berhenti pada “mengapa mereka berdemo?”. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah “mengapa mereka merasa harus berdemo?”.
Pemerintah, dalam konteks tersebut, seharusnya tidak melihat kritik sebagai ancaman. Kritik justru dapat menjadi pengingat terhadap persoalan yang mungkin belum sepenuhnya terlihat dari ruang-ruang kekuasaan.
Demokrasi tidak semestinya diukur dari seberapa berhasil pemerintah membuat masyarakat berhenti turun ke jalan. Demokrasi justru dapat dilihat dari kemampuan pemerintah menciptakan ruang dialog sehingga masyarakat tidak perlu berulang kali berteriak hanya untuk didengar.
Program Besar dan Pertanggungjawaban Publik
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu agenda besar pemerintahan Prabowo–Gibran. Tujuannya memberikan akses makanan bergizi kepada anak-anak Indonesia merupakan agenda yang penting. Namun, tujuan baik tetap membutuhkan pelaksanaan dan pengawasan yang baik.
Pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaan, pengawasan, serta efektivitas penggunaan anggaran menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari program tersebut.
Hal serupa berlaku terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Upaya negara melakukan penghematan merupakan hal yang dapat dipahami dalam pengelolaan keuangan negara.
Namun, efisiensi tidak semestinya berhenti pada pemotongan anggaran tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat.
Apabila efisiensi kemudian berdampak pada pendidikan, riset, maupun pelayanan publik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya angka dalam APBN, melainkan kepentingan masyarakat.
Semakin besar anggaran publik yang digunakan, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada masyarakat.
Komunikasi Pemerintah dan Kepercayaan Publik
Selain substansi kebijakan, cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat juga menjadi perhatian. Sebuah kebijakan dapat memiliki alasan yang rasional, tetapi penyampaian yang tidak tepat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Salah satu contoh yang disoroti adalah pernyataan Presiden Prabowo mengenai nilai tukar dolar dan masyarakat desa. Pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjelaskan bahwa pelemahan rupiah tidak dirasakan secara langsung oleh seluruh masyarakat. Namun, persoalan ekonomi memiliki keterkaitan yang lebih kompleks.
Nilai tukar dapat berpengaruh terhadap harga bahan bakar, barang impor, bahan produksi, transportasi, hingga sejumlah kebutuhan masyarakat.
Karena itu, persoalannya tidak semata-mata terletak pada benar atau salahnya sebuah pernyataan, tetapi juga pada bagaimana pemerintah memilih bahasa ketika berkomunikasi dengan masyarakat yang sedang menghadapi persoalan ekonomi.
Komunikasi politik pemerintah semestinya tidak hanya bertujuan membangun persepsi bahwa keadaan berjalan baik. Pemerintah juga perlu menyampaikan kebijakan secara terbuka, jujur, dan mampu menjembatani kebijakan dengan keresahan publik.
Penelitian mengenai komunikasi politik pemerintah yang dikutip dalam naskah tersebut menyebutkan bahwa komunikasi yang tidak mampu menjembatani kebijakan dengan keresahan publik dapat memperbesar ketidakpercayaan dan memicu penolakan.
Ketika Demonstrasi Kalah oleh Narasi
Di era media sosial, sebuah demonstrasi tidak hanya berlangsung di ruang fisik. Aksi mahasiswa dan masyarakat juga diperebutkan di ruang digital. Pemberitaan maupun unggahan media sosial dapat membuat sebuah aksi lebih dikenal karena jumlah massa, bentrokan, maupun kericuhan yang terjadi. Namun, tuntutan dan alasan utama di balik aksi terkadang justru tidak memperoleh ruang yang sama.
Akibatnya, perhatian publik dapat bergeser dari substansi persoalan menuju persoalan teknis aksi, seperti apakah demonstrasi berlangsung ricuh atau tidak. Penelitian Ramadhani, Ashaf, dan Frasetya (2026) mengenai pemberitaan gerakan Indonesia Gelap yang disebut dalam naskah tersebut menunjukkan bahwa media dapat membingkai demonstrasi melalui penekanan yang berbeda. Pemilihan isu, sumber, dan sudut pandang dapat memengaruhi realitas yang kemudian diterima masyarakat.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan komunikasi politik tidak hanya berkaitan dengan siapa yang berbicara, tetapi juga siapa yang mendapatkan ruang untuk didengar. Ketika tuntutan masyarakat tenggelam di balik pemberitaan mengenai kericuhan, publik berpotensi hanya melihat sebagian kecil dari persoalan yang sesungguhnya. Dalam situasi informasi bergerak begitu cepat, pihak yang mampu menguasai narasi memiliki peluang lebih besar untuk membentuk persepsi publik.
Demokrasi Tidak Berakhir Setelah Pemilu
Demokrasi tidak selesai ketika masyarakat telah memberikan suara dalam pemilu. Setelah pemilu berakhir, masyarakat tetap memiliki hak untuk mengawasi, mengkritik, dan mengingatkan pemerintah.
Mahasiswa memiliki posisi penting dalam proses tersebut. Kritik dapat disampaikan melalui demonstrasi, kajian, diskusi, tulisan, maupun berbagai bentuk partisipasi publik lainnya.
Kritik terhadap pemerintah juga tidak semestinya langsung dimaknai sebagai bentuk permusuhan. Kritik dapat menjadi indikator bahwa masih terdapat masyarakat yang peduli terhadap arah kebijakan negara. Dalam demokrasi, pemerintah dan masyarakat tidak harus selalu memiliki pandangan yang sama.
Pemerintah memiliki kewenangan menjalankan kebijakan, sementara masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan persetujuan maupun ketidaksetujuannya. Yang menjadi persoalan adalah ketika tidak tersedia ruang yang cukup untuk mempertemukan kedua posisi tersebut.
Kemerdekaan dan Hak untuk Didengar
Gagasan Tan Malaka mengenai “Merdeka 100%” juga menjadi relevan dalam melihat hubungan antara kemerdekaan dan kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat.
Kemerdekaan tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, tetapi juga kemampuan bangsa untuk menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa terus bergantung dan dikendalikan kepentingan lain.
Dalam konteks demokrasi hari ini, pertanyaan mengenai kemerdekaan dapat diarahkan pada sejauh mana masyarakat memiliki ruang untuk menentukan arah negaranya melalui partisipasi dan kebebasan menyampaikan pendapat.
Kebebasan mengkritik menjadi bagian penting dari demokrasi. Ketika masyarakat takut menyampaikan kritik atau suara yang berbeda dianggap sebagai gangguan, maka ruang demokrasi berpotensi menyempit.
Negara yang Mau Mendengar
Pada akhirnya, persoalan hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak selalu harus ditempatkan sebagai pertarungan mengenai siapa yang paling benar. Pemerintah dapat memiliki alasan dalam menetapkan sebuah kebijakan. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki pengalaman langsung mengenai dampak kebijakan tersebut.
Perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk dipertemukan melalui dialog.
Pemerintah tetap perlu menjalankan pemerintahan, tetapi juga harus terbuka terhadap kritik. Masyarakat tetap perlu bersuara, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memeriksa informasi dan menyampaikan kritik berdasarkan pengetahuan serta data.
Media juga memiliki tanggung jawab untuk memberitakan peristiwa tanpa kehilangan substansi di balik peristiwa tersebut. Negara yang kuat bukanlah negara yang tidak pernah dikritik. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menerima kritik tanpa merasa kehilangan kewibawaannya.
Demokrasi tidak membutuhkan negara yang selalu benar. Demokrasi membutuhkan negara yang mau mendengar ketika ternyata ia salah. Sebab pada akhirnya, Indonesia tidak membutuhkan negara yang sempurna, melainkan negara yang tidak pernah berhenti belajar dari rakyatnya.
Penulis : Rangga Andika
Editor : Wahyu
