Banggar DPRD Sumenep Soroti PAD hingga Pembangunan Kepulauan dalam Pembahasan APBD 2027
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti sejumlah persoalan strategis yang dinilai harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan layanan kesehatan, bantuan pendidikan, pengelolaan sampah, hingga percepatan pembangunan kawasan kepulauan menjadi bagian dari catatan penting Banggar DPRD.
Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep dengan agenda penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2027, Rabu (29/7/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, S.H., menyampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 telah berlangsung sejak 15 Juli hingga 28 Juli 2026. Dalam proses tersebut, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pendalaman terhadap arah kebijakan pembangunan, proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta prioritas pembangunan daerah.
Tema pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2027 diarahkan pada “Mendorong Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas.”
Menurut Zainal Arifin, dokumen KUA-PPAS tidak boleh dipandang sekadar sebagai tahapan administratif sebelum penyusunan Rancangan APBD. Dokumen tersebut harus menjadi fondasi untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan.
“Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya APBD yang dikelola, tetapi dari sejauh mana APBD mampu menghadirkan keadilan pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperluas kesempatan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
PAD Jangan Hanya Menjadi Target di Atas Kertas
Salah satu perhatian utama Banggar DPRD adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai potensi pendapatan yang selama ini dinilai belum tergarap secara maksimal.
Banggar secara khusus menyoroti potensi pendapatan dari pengelolaan parkir di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, serta sejumlah sektor lain, seperti kebudayaan, kepemudaan, olahraga, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan.
Peningkatan target PAD, menurut Banggar, tidak cukup hanya dituangkan dalam angka-angka optimistis pada dokumen perencanaan. Target tersebut harus didukung strategi yang terukur, inovatif, dan berpijak pada potensi riil daerah.
Pemerintah daerah juga didorong melakukan reformasi tata kelola pendapatan melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem pengawasan, serta evaluasi terhadap seluruh sumber PAD yang belum memberikan kontribusi optimal.
Banggar mengingatkan bahwa tanpa langkah konkret dan pembenahan sistem, target pendapatan berpotensi hanya menjadi proyeksi administratif yang sulit direalisasikan.
Layanan Kesehatan dan Rumah Singgah Kepulauan
Di sektor kesehatan, Banggar meminta Pemkab Sumenep terus memperkuat pelayanan masyarakat melalui peningkatan pembinaan Posyandu dan perluasan akses layanan kesehatan.
Salah satu usulan yang mendapat perhatian adalah penyediaan rumah singgah bagi masyarakat kepulauan yang harus menjalani pengobatan di wilayah daratan Kabupaten Sumenep.
Kebutuhan tersebut dinilai penting mengingat karakter geografis Sumenep yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan. Masyarakat kepulauan kerap menghadapi persoalan jarak, biaya perjalanan, serta keterbatasan akses ketika harus mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan.
Banggar berharap kebijakan kesehatan pada APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan penyerapan anggaran, tetapi juga mampu menghadirkan layanan yang lebih mudah dijangkau dan berpihak kepada masyarakat.
Beasiswa dan Kualitas SDM
Sesuai tema pembangunan Tahun 2027, Banggar juga meminta pemerintah daerah mempertimbangkan penyediaan anggaran yang lebih memadai untuk program bantuan pendidikan dan beasiswa.
Program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang lebih baik.
Namun, pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Penguatan sumber daya manusia dipandang sebagai salah satu fondasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Persampahan hingga Kualitas Belanja
Banggar turut menyoroti persoalan pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup diminta meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya terhadap kawasan atau objek pelayanan dengan intensitas produksi sampah yang tinggi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penumpukan sampah yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.
Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat kualitas belanja. Orientasi penggunaan anggaran tidak boleh hanya terfokus pada tingginya tingkat penyerapan.
Setiap program harus memiliki hasil dan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
“Setiap rupiah APBD harus memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Zainal Arifin.
Banggar juga meminta pemerintah daerah memperkuat konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.
Perubahan program dan kegiatan yang terlalu sering saat pembahasan APBD maupun Perubahan APBD diharapkan dapat diminimalkan karena berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan pembangunan.
Anggaran Terbatas, Tata Kelola Harus Diperkuat
Banggar menilai tantangan pembangunan Kabupaten Sumenep tidak semata-mata terletak pada keterbatasan anggaran, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan anggaran.
Karena itu, pemerintah daerah didorong meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi hambatan birokrasi, serta memastikan program pembangunan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat manfaat.
Perangkat daerah juga diminta lebih adaptif terhadap berbagai tantangan pembangunan ke depan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital pelayanan publik, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi desa, serta percepatan pembangunan kawasan kepulauan.
Banggar berharap seluruh masukan dan rekomendasi hasil pembahasan KUA-PPAS dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyempurnakan dokumen perencanaan dan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dengan demikian, APBD Sumenep 2027 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi mampu menjadi penggerak pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Penulis : Wahyu
Editor : Wandi
