Catut Nama BPK Jatim dan LSM GERAK, Sejumlah SD di Sampang Jadi Sasaran Penipuan
LIMADETIK.COM, SAMPANG — Sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sampang, Madura, diduga menjadi sasaran praktik penipuan dengan modus mencatut nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (GERAK).
Modus tersebut menyasar pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, dengan dalih akan dilakukan audit mendadak atau tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Informasi mengenai praktik tersebut disampaikan Mudawi, salah seorang operator sekolah. Menurutnya, oknum yang menghubungi pihak sekolah berupaya membangun kesan seolah-olah memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana sekolah.
“Biasanya melalui telepon, WhatsApp, bahkan ada yang datang langsung. Mereka mengaku dari lembaga tertentu dan menyampaikan adanya temuan atau laporan terkait dana BOS,” ungkap Mudawi, Jumat (11/10/2026).
Dalam modus tersebut, pihak sekolah diduga kemudian diminta menyiapkan sejumlah uang dengan dalih sebagai uang pelicin atau dana koordinasi agar persoalan yang disebut sebagai temuan tersebut tidak berlanjut.
Salah satu sekolah yang disebut hampir menjadi korban adalah SD Islam Terpadu An-Najah. Pihak sekolah disebut sempat menerima komunikasi dari pihak yang mengatasnamakan lembaga terkait.
Dalam obrolan pada WhatsApp dengan nomor pelaku penipuan, 083197874508 kepada pihak sekolah secara terang-terangan dalam percakapannya meminta uang dan mengirimkan nomor rekening yang disebutnya milik bendahara BPK Perwakilan Jatim dengan nomor 901038542721 pada bank Seabank atas nama Matzehri.
Modus seperti ini dinilai berbahaya karena memanfaatkan kekhawatiran kepala sekolah terhadap pemeriksaan dan persoalan hukum terkait pengelolaan dana BOS.
Pihak sekolah pun diminta tidak mudah percaya terhadap pihak yang tiba-tiba mengaku sebagai auditor, pemeriksa, maupun aktivis antikorupsi, terlebih jika disertai permintaan sejumlah uang.
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur maupun organisasi LSM GERAK juga disebut tidak pernah menugaskan pihak tertentu untuk meminta uang kepada sekolah dengan dalih mengamankan temuan atau menghentikan proses pemeriksaan.
Karena itu, setiap pihak yang mengaku membawa kepentingan lembaga negara maupun organisasi antikorupsi perlu diverifikasi identitas, surat tugas, serta kewenangannya melalui jalur resmi.
Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan satuan pendidikan. Kepala sekolah dan guru diminta tidak menyerahkan data sensitif maupun uang kepada pihak yang identitas dan kewenangannya tidak jelas.
Jika menerima telepon, pesan, atau kedatangan pihak yang mengaku sebagai auditor atau aktivis antikorupsi dengan modus serupa, sekolah disarankan melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada instansi terkait.
Apabila terdapat unsur ancaman, pemaksaan, atau permintaan uang, pihak sekolah dapat segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum agar dugaan praktik penipuan tersebut dapat ditindaklanjuti.
Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh sekolah di Sampang agar tidak panik ketika menerima klaim adanya “temuan” atau “laporan” dari pihak yang tidak dikenal. Verifikasi resmi menjadi langkah penting agar kepala sekolah tidak terjebak dalam modus penipuan yang mencatut nama lembaga negara maupun organisasi masyarakat.
Penulis : Halimi
Editor : Wahyu
