BANGKALAN, Limadetik.com – Sejumlah masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur datangi Dinsos setempat. Kedatangan mereka ke Dinsos terkait tidak tepatnya sasaran penyaluran bantuan Penerima Keluarga Harapan (PKH).
Tujuan kedatangan sejumlah elemen masyarakat ke Dinsos Kabupaten Bangkalan untuk melakukan audensi bersama Dinas Sosial (Dinsos). Hal itu diungkapkan direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaka Jatim Mathur Khusairi, Jumat (22/2/2019).
“Ia benar ini kita, LSM Jaka Jatim melakukan audiensi ke dinas sosial (Dinsos) bersama masyarakat yang tidak tersentuh bantuan untuk masyarakat miskin seperti PKH, yang kita diga tidak tepat sasaran. Termasuk salah satunya adalah masyarakat desa Benangkah” katanya.
Mathur Khusairi meminta, saat audiensi agar pendamping PKH kembali melakukan validasi ulang data yang sudah ada. Sebab, menurutnya, selama ini masih banyak penerima bantuan tersebut tidak layak mendapatkan bantuan PKH.
“Pendamping (PKH, red) tidak perlu takut untuk mencoret nasyarakat yang sudah mampu” ucap aktivis anti korupsi ini.
Selain itu, Mathur juga menjelaskan yang sering terjadi di lapangan terkait dengan program PKH, menurutnya itu merupakan saalah satu cara pencurian dan penggelapan terkait dengan program PKH. Sebab kata Mathur walaupun sudah menggunakan sistem non tunai, kondisi dibawah banyak kartu ATM yang dipegang para oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Kalau pun sekarang ini pencairannya sudah non tunai, tapi masalahnya terkadang kartu ATM nya dipegang oknum dan tidak jarang pencairannya dilakukan di rumah kepala desa,” urainya.
Kedepannya Mathur berharap, kiranya semua penerima PKH rumahnya harus di cat dengan tulisan “penerima bantuan PKH”, semua itu bertujuan agar bisa diketahui oleh banyak orang. Biar masyarakat juga bisa mengawasi program pemerintah ini.
“Kita semua sebagai masyarakat wajib mengawasi, dan ini cara kita bisa membantu pemerintah,” pi tanya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Bangkalan Moh Taufan Zairiansyah memberikan penjelasan di Bangkalan kurang lebih ada 93 ribu yang menerima PKH (terkafer). Ia pun menegaskan bahwa akan melakukan validasi untuk mengetahui yang menerima betul-betul masyarakat yang tidak mampu.
Ia juga ikut membenarkan tudingan Mathur Husyairi, bahwa ada bantuan yang tidak tepat sasaran maupun dikondisikan oleh oknum perangkat desa bahkan ada kepala desanya sendiri yang melakukan hal itu.
“Saya sependapat dengan Mas Mathur, apa yang disampaikan nya itu benar. Dimana terkadang jika ada bantuan berupa PKH termasuk Bansos lainnya sering diambil kepala desanya sendiri,” tukasnya. (ron/yd)
