Tambak Garam Majungan Hasilkan Dugaan Rp5 Miliar, Polisi Diminta Telusuri Aliran Dana
LIMADETIM.COM, PAMEKASAN – Pengelolaan tambak garam di atas Tanah Kas Desa (TKD) Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, menuai sorotan serius. Aset milik pemerintah desa itu diduga menghasilkan pendapatan sekitar Rp1 miliar per tahun. Namun, hasil pengelolaannya selama lima tahun terakhir, yang ditaksir mencapai Rp5 miliar, dipertanyakan karena diduga tidak pernah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD).
Dugaan tersebut menyeret nama Subahnan, Kepala Desa Majungan yang menjabat sejak 2022. Persoalan ini kini resmi diadukan kepada Polres Pamekasan oleh Samsul Muarif, warga Desa Majungan, melalui tim kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Taretan Legal Justitia.
Objek yang diadukan adalah lahan tambak garam yang berstatus Tanah Kas Desa dan tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 002 atas nama Pemerintahan Desa Majungan.
Bagi pengadu, persoalan ini bukan sekadar menyangkut aktivitas pengelolaan tambak, melainkan menyangkut transparansi dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan aset milik masyarakat desa.
Sebab, apabila benar tambak tersebut menghasilkan pendapatan hingga Rp1 miliar setiap tahun, publik berhak mengetahui ke mana aliran uang tersebut, siapa yang mengelolanya, serta apakah seluruh penerimaannya telah disetorkan ke kas desa.
Tim kuasa hukum Samsul Muarif, Sulaisi, S.H.I., M.I.P., Moh. Anwar, S.H., Moh. Arafat Sanjani, S.H.I., dan Fajar Elmanzah, S.H., mendesak Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Pamekasan segera menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri aliran dana hasil pengelolaan tambak garam sejak 2022 hingga 2026, memeriksa dokumen keuangan desa, serta memastikan seluruh penerimaan dari pemanfaatan aset tersebut tercatat dan masuk ke RKD.
“Tanah Kas Desa bukan milik pribadi kepala desa. Setiap pemanfaatannya harus memiliki dasar hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aset desa menghasilkan miliaran rupiah, tetapi kas desa justru tidak pernah menerima setoran,” demikian Sulaisi menyampaikan, Kamis (19/11/2026).
Tak hanya meminta kepolisian turun tangan, tim advokat YLBH Taretan Legal Justitia juga mendesak Inspektorat Kabupaten Pamekasan melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan tambak garam tersebut.
Audit dinilai penting untuk mengungkap besaran pendapatan sebenarnya, mekanisme pengelolaan, pihak yang menerima hasil pemanfaatan, hingga kemungkinan adanya penerimaan desa yang tidak tercatat dalam administrasi keuangan.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi transparansi pengelolaan aset desa. Sebab, Tanah Kas Desa merupakan kekayaan milik pemerintah desa yang pemanfaatannya harus memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat, bukan dikuasai atau dikelola tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
“Jika dugaan tersebut terbukti, aparat penegak hukum perlu mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memastikan potensi kerugian keuangan desa dapat diungkap” tandas Sulaisi.
Kini, pertanyaan mendasarnya tinggal satu: jika tambak garam itu benar menghasilkan miliaran rupiah, ke mana uangnya selama ini?
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Kepala Desa Majungan terkait dugaan tersebut.
Penulis : Rif
Editor : Wahyu













Komentar