SUMENEP, Limadetik.com – Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Jawa Timur, Bambang Prayogi menyatakan masalah impor garam tidak dapat diselesaikan hanya dengan unjuk rasa dan orasi, tapi harus duduk bersama dan berdiskusi bersama.
Baca: Rugikan Petani Lokal, Mahasiswa Sumenep Tolak Garam Impor
Hal itu Bambang katakan setelah menemui sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Ekstra Parlemen (Gempar) mendemo Kantor DPRD setempat. Dalam orasinya, mahasiswa menolak impor garam dan meminta wakil rakyat diparlemen ikut serta menolak garam impor.
“Sebenarnya saya berharap para mahasiswa ini dapat duduk bareng dengan Komisi II untuk mendiskusikan masalah ini, agar tidak selesai pada orasi saja,” kata Bambang Prayogi, (17/3/2018).
Menurut Bambang, yang harus dilawan dari kebijakan impor garan bukan hanya masalah impornya, melainkan yang berkaitan dengan mafia dan pihak-pihak yang menyalahgunakan impor garam.
“Oleh sebab itu, penyelesaiannya tidak bisa seperti ini, tapi harus kita programkan bersama-sama langkah dan kita tuangkan dalam sebuah langkah kongkrit,” terangnya.
Sayangnya, meski Komisi II membuka pintu untuk melakukan diskusi bersama terkait dengan sikap penolakan atas impor garam, mahasiswa enggan untuk menerima tawaran diskusi. Usai menyampaikan aspirasi, mereka membubarkan diri.
Sebelumnya, korlap aksi Busaki mengatakan bahwa mahasiswa dan petani garam di Sumenep menolak impor garam. Sebab, impor garam merugikan petani garam lokal.
Diketahui, Sumenep sebagai salah satu daerah penghasil garam rakyat di Jawa Timur. Daerah penghasil garam rakyat diantaranya berada di Kecamatan Gapura, Kalianget dan juga Saronggi.
Selain menyampaikan penolakan impor garam, mereka juga menuntut agar penegak hukum mengusut tuntas mafia garam yang selama ini diduga mempermainkan harga garam.
“Kami juga meminta, kembalikan regulasi impor garam seperti semula, wajibkan importir membeli garam lokal dalam kategori garam konsumsi,” tegasnya. (hoki/rud)
