BONTANG – Fraksi PKS bersama NasDem DPRD Kota Bontang, yang dipimpin oleh Ketua Fraksi Suharno, mengajukan pertanyaan terkait penurunan anggaran yang tercatat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.
Anggaran yang semula sebesar Rp 2,37 triliun pada tahun 2024, kini mengalami penurunan menjadi Rp 2,25 triliun. Mereka meminta penjelasan lebih lanjut mengenai faktor penyebab penurunan anggaran yang cukup signifikan tersebut.
“Kami ingin tahu secara rinci apa yang menjadi penyebabnya. Hal ini perlu dijelaskan agar kami bisa lebih memahami dampaknya terhadap rencana pembangunan di tahun 2025,” kata Suharno, Ketua Fraksi PKS bersama NasDem, dalam rapat, Senin (4/11/2024).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati, memberikan penjelasan jika penurunan anggaran disebabkan oleh perbedaan perhitungan alokasi dana transfer Pemerintah Pusat antara tahun 2024 dan 2025.
Pada tahun 2024, dana transfer dari Pemerintah Pusat lebih tinggi karena sebagian besar dana yang belum tersalurkan di tahun sebelumnya dihitung dalam alokasi tahun tersebut.
Sementara pada tahun 2025, perhitungan anggaran dilakukan berdasarkan pada realisasi pendapatan tahun 2023, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Pembagian Pendapatan Daerah (HKPD).
“Perhitungan dana transfer tahun 2025 memang lebih rendah karena tidak ada dana kurang salur yang dihitung seperti pada tahun 2024. Ini sesuai dengan realisasi pendapatan tahun 2023,” jelasnya.
