DPRD Bontang

Komisi C DPRD Bontang Desak Perbaikan Jalan Nasional di Bontang Kuala

×

Komisi C DPRD Bontang Desak Perbaikan Jalan Nasional di Bontang Kuala

Sebarkan artikel ini
WhatsApp Image 2024 11 21 at 21.26.30 2024 11 22T050234.997 scaled

BONTANG – Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mendesak perbaikan segera untuk jalan nasional yang ada di Kota Bontang, khususnya Jalan Bontang Kuala yang dianggap mendesak untuk dibenahi.

Hal ini disampaikannya saat berbincang dengan media ini perihal penanganan infrastruktur jalan di wilayah tersebut, Senin (12/11/2024).

Ia menjelaskan, Kota Bontang memiliki sekitar 9 kilometer jalan nasional yang merupakan akses penting bagi masyarakat. Saat ini, jalan nasional di Bontang meliputi enam ruas jalan utama, yaitu Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Moh Roem, Letjend Urip Sumoharjo, Arif Rahman Hakim, RE Martadinata, dan Jalan Slamet Riyadi di Loktuan.

Ia menilai, beberapa ruas jalan tersebut membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk pemeliharaannya.

“Jalan Bontang Kuala menjadi prioritas karena kondisinya sudah perlu diperbaiki. Mengingat ini jalan nasional, kami berharap ada percepatan dari pihak terkait untuk penanganannya,” ungkapnya.

Menurutnya, pengalihan sejumlah jalan utama di Bontang kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyisakan tantangan bagi pemerintah daerah. Pasalnya, dengan pengalihan tersebut, akses pemerintah kota untuk mengajukan dana perbaikan jalan non-nasional atau jalan kecil menjadi semakin terbatas, baik dari provinsi maupun pusat.

“Jika tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat, tidak mustahil dua tahun ke depan kondisi jalan-jalan kecil di gang-gang akan semakin rusak parah. Ini karena keuangan daerah yang mungkin tidak mampu mencakup seluruh biaya perbaikan jalan,” jelas dia.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan, pemerintah daerah kini dihadapkan pada dilema karena dana yang terbatas membuat pemeliharaan dan perbaikan jalan lingkungan atau gang di kota ini lebih sulit.

“Jalan nasional atau yang diambil alih provinsi punya akses dana, sementara jalan-jalan kecil mungkin jadi tertunda. Jadi, perlu adanya sinergi antar-pemerintah untuk menangani masalah ini,” kata dia.

Muhammad Sahib juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menangani kondisi infrastruktur di Bontang secara menyeluruh. Dengan alokasi dana yang tepat, ia berharap jalan nasional, provinsi, maupun jalan lingkungan bisa diperbaiki dan dipelihara secara berkelanjutan.

Pihaknya akan terus mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar proses pengajuan bantuan dana bisa lebih mudah, terutama untuk jalan non-nasional yang membutuhkan perbaikan dalam waktu dekat.

“Jika tidak ada solusi cepat, dikhawatirkan gang-gang kecil ini akan semakin sulit dilalui oleh warga,” pungkasnya.