Fraksi PAN DPRD Sumenep Soroti Infrastruktur Rusak dalam Laporan Reses II 2026
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti berbagai persoalan infrastruktur yang dinilai masih memprihatinkan dalam laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep.
Juru bicara Fraksi PAN, H. Hairul Anwar, menegaskan bahwa reses yang dilaksanakan pada 9 hingga 16 Maret 2026 menjadi momentum penting untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
“Reses merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional kami sebagai wakil rakyat. Berbagai aspirasi yang kami himpun akan diperjuangkan dalam forum legislatif agar menjadi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, mayoritas aspirasi masyarakat masih berkutat pada persoalan infrastruktur dasar, khususnya kondisi jalan kabupaten yang banyak mengalami kerusakan parah. Beberapa titik yang menjadi sorotan antara lain jalan poros Batang-Batang Daya–Kolpo, ruas Montorna–Prancak, serta Rajun–Lebbeng Timur.
“Kerusakan jalan ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, akses transportasi, hingga keselamatan masyarakat. Bahkan di Desa Pragaan Laok, masyarakat terpaksa melakukan perbaikan secara swadaya karena tidak kunjung mendapat perhatian,” jelasnya.
Selain jalan rusak, Fraksi PAN juga menyoroti buruknya sistem drainase yang memperparah kondisi infrastruktur. Genangan air kerap terjadi saat musim hujan, seperti di Jalan Trunojoyo, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan.
“Drainase yang tidak berfungsi optimal menyebabkan genangan yang mengganggu lalu lintas dan mempercepat kerusakan jalan. Ini harus ditangani secara terpadu,” tambahnya.
Masalah lain yang disampaikan masyarakat adalah banyaknya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi, terutama di wilayah Kecamatan Gapura, Batang-Batang, hingga Dungkek. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko kecelakaan dan menurunkan rasa aman warga pada malam hari.
Tak hanya di wilayah daratan, Fraksi PAN juga menyoroti kondisi tangkis laut di kawasan pesisir yang mengalami kerusakan. Hal ini berpotensi memicu abrasi dan mengancam permukiman warga, seperti yang terjadi di Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang.
“Kabupaten Sumenep memiliki wilayah kepulauan yang luas, sehingga keberadaan tangkis laut sangat vital. Pemerintah harus segera melakukan perbaikan untuk melindungi masyarakat pesisir,” tegasnya.
Fraksi PAN berharap seluruh hasil reses ini dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menentukan prioritas pembangunan ke depan.
“Kami mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dan menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama demi terwujudnya Sumenep yang maju dan sejahtera,” pungkas Hairul Anwar.
