Pelantikan Camat Definitif Sapeken Dinilai Harus Menjadi Titik Awal Pembenahan Persoalan Kepulauan
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Bupati Sumenep resmi melantik Hamka sebagai Camat Definitif Kecamatan Sapeken di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Senin (13/7/2026). Pelantikan tersebut mengakhiri masa tugas Hamka sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat dan menandai dimulainya kepemimpinan definitif di salah satu kecamatan kepulauan terluar Kabupaten Sumenep.
Pelantikan itu mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Namun, sejumlah elemen masyarakat mengingatkan bahwa perubahan status dari pelaksana tugas menjadi camat definitif harus dibuktikan melalui perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di wilayah kepulauan.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS), Faisal Islami, menyampaikan ucapan selamat kepada Hamka atas amanah barunya. Meski demikian, ia berharap pelantikan tersebut tidak berhenti sebagai seremoni administratif, melainkan menjadi momentum untuk menuntaskan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Sapeken.
Menurut Faisal, selama Hamka menjabat sebagai Plt Camat, masih terdapat sejumlah persoalan strategis yang belum tertangani secara optimal.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah meningkatnya ancaman peredaran narkotika. Letak geografis Sapeken sebagai wilayah kepulauan terluar dengan gugusan pulau yang luas dinilai menjadikannya rawan dimanfaatkan sebagai jalur peredaran narkoba.
Berulangnya pengungkapan kasus sabu oleh aparat penegak hukum, kata dia, menjadi sinyal bahwa persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang lebih serius dan terkoordinasi.
Selain itu, kelangkaan BBM bersubsidi yang disertai dugaan penyimpangan dalam tata niaga solar dan bensin juga dinilai belum menemukan solusi yang efektif. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas nelayan, tetapi turut memengaruhi distribusi barang ke kepulauan sehingga berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Kami tidak membutuhkan seremoni pelantikan di pendopo yang megah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepemimpinan yang mampu menghadirkan solusi atas persoalan nyata di Kepulauan Sapeken,” tegas Faisal, Rabu (15/7/2026).
Ia menilai, dengan status sebagai camat definitif, Hamka memiliki legitimasi yang lebih kuat untuk menjalankan fungsi koordinasi sebagai perpanjangan tangan Bupati Sumenep di wilayah kepulauan.
Faisal menyebut sedikitnya ada dua agenda prioritas yang harus segera menjadi perhatian pemerintah kecamatan.
Pertama, memperkuat sinergi Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimcam) bersama Polsek Sapeken, Koramil, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam upaya menekan peredaran narkotika. Menurutnya, camat harus mengambil peran aktif sebagai koordinator sehingga pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.
Kedua, memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Camat diharapkan melakukan pengawasan secara langsung terhadap rantai distribusi hingga ke tingkat agen agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran, terutama bagi nelayan dan masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Faisal menegaskan, masyarakat Kepulauan Sapeken kini menaruh harapan besar kepada camat definitif untuk menghadirkan perubahan yang lebih nyata. Pelantikan tersebut, menurutnya, seharusnya menjadi titik awal pembenahan tata kelola pemerintahan di wilayah kepulauan, bukan sekadar pergantian status jabatan dalam struktur birokrasi.
“Kami akan mendukung setiap langkah yang berpihak kepada masyarakat. Namun, kami juga akan tetap mengawal dan mengkritisi apabila persoalan-persoalan mendasar di Sapeken tidak kunjung mendapat perhatian yang serius,” pungkasnya.
Penulis : Wahyu
Editor : Wandi
