Pertalite Bersubsidi Diduga “Dijemput” Pakai Jeriken, Sulaisi Sentil Manajemen SPBU Kolor
LIMADETIK.COM, SUMENEP — Polemik pengisian Pertalite menggunakan jeriken di salah satu SPBU di Kabupaten Sumenep mendapat sorotan tajam dari Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Sulaisi Abdurrazaq, MH.
Sulaisi menilai persoalan sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite tidak semestinya hanya diarahkan kepada pemerintah. Menurutnya, tata kelola dan pengawasan di tingkat SPBU juga patut dipertanyakan ketika BBM bersubsidi justru diduga diambil menggunakan jeriken dan kendaraan pribadi.
“Peristiwa yang seperti itu yang membuat kita susah. Seolah-olah masalahnya ada pada pemerintah. Padahal sesungguhnya masalahnya ada pada manajemen SPBU,” kata Sulaisi, Kamis (10/9/2026).
Ia mengatakan, pasokan Pertalite ke wilayah Madura pada dasarnya tetap dikirim sebagaimana biasanya. Karena itu, dirinya menilai kondisi yang terjadi di lapangan tidak tepat jika langsung disebut sebagai panic buying.
“Di Madura ini sebenarnya tidak ada panic buying. Yang ada itu, begitu Pertalite sampai, sudah ada yang jemput. Misalnya jam 12 malam, seperti itu, menggunakan jeriken,” ujarnya.
Menurut Sulaisi, pola pengambilan BBM menggunakan jeriken perlu mendapat perhatian serius karena bukan hanya berkaitan dengan distribusi BBM bersubsidi, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan.
“Dari sisi regulasi jelas-jelas bertentangan dengan hukum, tidak boleh. Itu rawan terbakar. Apalagi jeriken itu digunakan untuk mengambil BBM,” tegasnya.
Sorotan Sulaisi semakin tajam ketika pengambilan BBM tersebut dilakukan menggunakan kendaraan pribadi. Ia mempertanyakan alasan kendaraan seperti mobil Avanza digunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi dalam jeriken.
“Apalagi yang mengambil pakai mobil, misalnya seperti mobil Avanza. Itu kan berarti menandakan dia bukan dari kelompok orang kecil,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, Pertalite merupakan BBM bersubsidi yang semestinya dapat diakses masyarakat sesuai peruntukannya. Karena itu, distribusi di tingkat SPBU harus diawasi agar tidak terjadi praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.
Sulaisi juga meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan mengenai ada atau tidaknya kelangkaan Pertalite. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan bagaimana BBM bersubsidi yang telah dikirim dapat benar-benar tersalurkan secara tertib dan tepat sasaran.
“Jangan sampai kemudian masyarakat sulit mendapatkan Pertalite, sementara ketika stok datang sudah ada pihak tertentu yang mengambil menggunakan jeriken. Ini yang harus dilihat dan diawasi,” tandasnya.
Dikatakan Ketua APSI Jawa Timur itu, pihaknya tidak peduli siapapun pemilik SPBU yang melakukan pelanggaran atau tidak taat terhadap peraturan yang sudah ditentukan pemerintah maka wajib dikritisi dan diingatkan.
“Siapapun yang punya pom atau SPBU kalau tidak taat aturan dan manajemen, kita tidak urus itu, kalau salah ya tetap salah. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak” pungkasnya.
Penulis : Wahyu
Editor : Wandi
