https://limadetik.com/

Adili Sengketa Tanah Bukan Wewenangnya, Hakim PA Pamekasan Terancam Dipidana

Adili Sengketa Tanah Bukan Wewenangnya, Hakim PA Pamekasan Terancam Dipidana
FOTO: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur, Sugianto saat memimpin persidangan terbuka di balai Desa Panempan Pamekasan dihadiri oleh penggugat dan tergugat Sengketa Tanah Hak Milik Sukriyanto warga desa setempat

PAMEKASAN, Limadetik.com – Pengadilan Agama (PA) kabupaten Pamekasan dinilai dzolim dalam memutus perkara penyitaan tanah milik Sukriyanto, warga desa Panempan Kecamatan kota, Jum’at (15/07/22).

Kuasa Insidentil pemilik tanah, Agung Tri Subiantoro menyebutkan, ketua majelis hakim Pengadilan Agama kabupaten Pamekasan, Sugianto memaksakan kehendak dengan mengambil keputusan sepihak yang tidak berkeadilan.

https://limadetik.com/

Tanah milik Sukriyanto seluas 989 M² yang telah bersertifikat sah dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) setempat tersebut digugat oleh Saiful Bahri Maulana yang mengklaim sebagai hak warisnya.

Agung mengesankan, bahwa tanah milik orang tuanya tersebut sudah bersertifikat sejak 25 tahun silam. Dihadapan majelis hakim PA yang berlangsung di balai desa Panempan, ia telah menunjukkan bukti kepemilikan tanah seluas 989 M² dengan sertifikat tanah dan akta jual beli milik ayahnya.

“Biar masyarakat tahu, ini asli milik orang tua saya, ini jelas dzolim Pengadilan Agama jika masih memaksa mengadili perkara ini dengan hak waris, penggugat ini dasarnya apa, wong dia hasil dari pernikahan siri. Ini murni hak milik, ini bukti akta jual belinya juga ada,” kata Agung dengan menunjukkan bukti berkas dan sertifikat tanah milik ayahnya.

Namun, Sugianto selaku hakim yang mengadili perkara tersebut dinilai tidak mempertimbangkan bukti – bukti otentik kepemilikan tanah milik Sukriyanto.

Pria berkacamata itu tetap bersikukuh untuk melakukan penyitaan dengan terlebih dahulu mengukur tanah yang ditanami tembakau oleh Agung Tri Subiantoro.

Tanah yang berlokasi di jalan raya Panempan tepat di sisi timur jalan itu oleh hakim Pengadilan Agama Pamekasan akhirnya diukur dengan mendatangkan pihak BPN setempat.

Yang mengejutkan publik, tanah bersertifikat sah milik Sukriyanto seluas 989 M² ternyata sama dengan ukuran BPN, dan tidak sesuai dengan surat gugatan yang luasnya 1115 M².

“Ini kan lucu, kok Pengadilan Agama masih maksa mengadili perkara yang bukan ranahnya. Sudah jelas tidak sesuai dengan gugatan penggugat 1115 M². Ini bukan tanah warisan, tapi sudah dibeli oleh orang tua saya,” kata Agung di lokasi tanah tersebut.

Agung dan saudaranya juga telah berkonsultasi dengan Pengadilan Agama di wilayah berbeda, bahwa kasus tanah milik ayahnya tidak bisa diadili dengan perkara warisan.

Menurutnya, para pakar hukum juga telah menyatakan hal yang sama saat dirinya berkonsultasi bahwa Pengadilan Agama kabupaten Pamekasan tidak berhak dan tidak berwenang mengadili perkara tanah yang digugat Syaiful Bahri Maulana.

“Jika seperti ini, Hakim Pengadilan Agama kabupaten Pamekasan dzolim, mengadili perkara yang bukan wewenangnya. Saya akan pidanakan hakim PA itu,” tegas Agung lantang usai mendengarkan pemeriksaan dan pengukuran tanah dengan pembacaan berita acara oleh pihak pengadilan Agama kabupaten Pamekasan.

Agung memastikan akan mengambil jalur hukum dengan mengajukan banding atas tanah milik ayahnya. Meski dalam berita acara dinyatakan penyitaan, pihaknya tidak terima lantaran tak ada tanda tangan dari ortunya.

Agung menduga ada permainan antara penggugat dengan Hakim Pengadilan Agama kabupaten Pamekasan yang diketuai Sugianto itu.

Sementara, Sugianto usai memimpin persidangan terbuka dengan agenda pemeriksaan objek perkara di balai desa Panempan diakhiri pembacaan berita acara bergegas menuju mobilnya tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media.

Meski sejumlah wartawan telah mewanti-wanti bertanya, Sugianto bungkam membisu dengan mengabaikan sejumlah pertanyaan Insan pers.

Ketua majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten Pamekasan itu dikawal ketat petugas pengamanan memasuki mobil dinasnya.

hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan sebagai penyeimbang keterangan dari Agung Tri Subiantoro yang telah membeberkan data otentik berupa sertifikat atas kepemilikan sah tanah.

Tinggalkan Balasan