Anggota DPRD Sumenep Dapil 7 Tanggapi Polemik Nelayan Masalembu Buang Hasil Tangkapan
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep Daerah Pemilihan (Dapil) 7 yang meliputi Kecamatan Raas, Nonggunong, Gayam dan Masalembu, Ahmad Juhairi menanggapi polemik pembuangan hasil tangkapan nelayan di Pulau Masalembu beberapa hari yang lalu karena tidaknya es pembeku.
“Memang ada juga pembeli ikan asal Masalembu, tapi itu tidak memadai. Jadi kalau pembeliannya kebetulan tidak ada dan hasil tangkap ikan melimpah maka yang terjadi yang selalu berulang itu terjadi tindakan pembuangan hasil tangkapan seperti yang ramai dibicarakan sekarang” kata Ahmad Juhairi, Selasa (15/10/2024) saat ditemui media ini di Gedung DPRD Sumenep.
Menurut Juhairi, persoalan utamanya juga nelayan masalembu itu tidak mampu mengolah hasil tangkapnya sendiri jadi sangat tergantung pada pembeli dari luar, dan yang kedua tergantung juga pada supply es pembeku, misalnya terbatasnya produksi es oleh pabrik di Masalembu sehingga kalau sudah tidak memadai yang terjadi nelayan membuang hasil tangkapannya.
“Jadi saya melihat masalah utamanya adalah kedepan itu bagaimana caranya hasil tangkapan nelayan Masalembu itu lebih berdaya kalaupun supplier terbatas itu tidak sampai kemudian membuang hasil tangkapnya itu yang menjadi PR besar utama maka bagi kami bagi saya terutama kebutuhan mendesak yang perlu segera direalisasikan adalah soal kebutuhan listrik” ungkapnya.
Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumenep itu menyebutkan, dengan adanya listrik atau PLN maka sumber pendingin yang lebih memadai tentu akan bisa terpenuhi. Karena memang sejauh ini persoalanya ada di listrik atau PLN yang belum masuk ke pulau Masalembu.
“Sejauh ini tidak ada listrik, jadi memang anggaplah tradisinya kalau nggak dijual ya dibuang begitu saja. Hampir seluruh hasil tangkapan itu dijual ke pembeli yang ada, dan kejadian ini bukan hanya baru kali ini, itu juga pernah terjadi sebelumnya” ujarnya.
Terkait dengan kelistrikan di pulau Masalembu, Juahiri secara regas mengatakan bahwa pihaknya sudah mengambil langkah-langkah mendorong PLN sejak dari 2019 lalu.
“Itu sudah kami suarakan dan terkait dengan masalah percepatan PLN bagaimana kemudian kebutuhan listrik dipenuhi dan kita sudah melakukan komunikasi yang intens dengan PLN dan pemerintah terkait soal listrik ini bagaimana segera ada percepatan pembangunan atau pengaliran listrik di Pulau Masalembu” terangnya.
Di masalembu sendiri lanjut Juhairi, kalau bicara listrik yang dari PLN tahapannya sudah dilakukan penanaman tiang sejak awal tahun 2020 namun sampai sekarang tidak ada progress yang jelas terkait dengan semua itu apa lagi sampai kepada realisasi jadi itu mungkin ada target untuk kedepannya, khusus di masalembu besarnya Pulau Masalembu sendiri itu tinggal pembebasan lahan.
“Jadi listrik ini untuk yang Pulau Kramiannya itu sudah mulai pemasangan kabel dan lain-lain sekarang sudah dimulai tinggal pulau Masalembu belum ada progres apapun nah ini 2025 target kita pembebasan lahan harus kembali dimulai kalaupun bisa ya akhir tahun ini kita harapkan itu kita.untuk kemudian dimulai lagi tahapan selanjutnya” paparnya.
Dikatakan Juhairi, terkait persolan teknis penempatan semuanya diserahkan kepada PLN, yang terpenting bagaimana masyarakat bisa segera menikmati listrik, dan nelayan juga tidak lagi akan ada yang membuang hasil tangkapannya.
“Di bagian mana itu terserah PLN yang penting kebutuhan listrik Masyarakat khususnya nelayan agar kemudian kejadian pembuangan hasil tangkap tidak terulang lagi ya solusi utamanya memang segera pembangunan listrik dilakukan” pungkasnya.
