SUMENEP, limadetik.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur disarankan membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Elpiji. Hal itu disampikan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Nurus Salam, Jum’at (10/5/2019).

Pasalnya, menurut Nurus Salam, hampir setiap tahun khususnya bulan ramadan dan jelang Idul Fitri kerap terjadi kelangkaan Elpiji 3 kg di wilayah Kepulauan. Itu terjadi akibat pasokan yang tidak maksimal.

Kelangkaan tersebut, praktis berpengaruh pada melambungnya harga Elpiji bersubsidi itu. Bahkan, jauh di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) yang sudah ditentukan.

“Karena saat ini jarang masyarakat yang menggunakan kompor biasa apalagi menggunakan kayu untuk memasak. Mayoritas sudah menggunakan Elpiji. Jadi, apabila langka, maka sangat mengganggu bagi aktifitas warga. Apalagi di bulan Ramadan,” katanya.

Politisi Gerindra ini mengungkapkan,ketika terjadi kelangkaan Elpiji, maka akan menguntungkan pihak pengepul, di mana harga akan melambung tinggi. Sedangkan masyarakat terpaksa harus merogoh uang lebih besar.

“Namun, bagi warga kurang mampu maka otomatis akan mencekik. Ini yang membuat pilu bagi kami sebagai wakil rakyat, dan sangat miris sekali,” tegasnya.

Menurutnya, kejadian kelangkaan Elpiji itu tidak terjadi dalam satu dua hari ini, melainkan secara rutin terjadi di kepulauan. Menurutnya, itu terkesan belum disikapi serius oleh pemerintah Sumenep.

Sehingga dia mendesak agar pemerintah  mencarikan solusi secara baik agar kelangkaan tak lagi terjadi dan harga bisa ditekan.

“Sebab, warga kepulauan pasti yang akan menjadi korban. Nah, ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, karena ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” ucapnya.

Pihaknya mendesak pemerintah untuk membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Elpiji. Satgas yang dibentuk ini akan menelusuri dari hulu ke hilir, dari distributor, pengepul sampai pada konsumen.

“Dari itu akar masalah kelanggkaan bisa diketahui. Selain cuaca, barangkalaan ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Ini menjadi tugas satgas untuk menelusuri secara menyeluruh dan komprehensif,” tukasnya.

Sayangnya, Bagian Energi dan Sumber Daya Air (SDA) Pemkab Sumenep selaku leading sektor belum bisa dimintai keterangan. (hoki/dyt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here