Beda Jauh Antara Kejari Bangkalan dan LSM Jaka Jatim Dalam Hasil Temuan Investigasi Dana Banpol Partai Gerindra

BANGKALAN, Limadetik.com – Pegiat dan Aktivis anti korupsi di Kabupaten Bangkalan Madura,Jawa Timur serasa tiada pernah ada hentinya menyuarakan kedzoliman para koruptor sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintahan ataupun birokrasi yang bersih dan berkeadilan.

Berkaitan dengn harapan Masyarakat Bangkalan, Aktivis LSM Jaka Jatim Kamis, (28/12/2017) kembali melakukan aksi damai untuk mempertnyakan kejelasan laporan dugaan korupsi di tubuh partai politik yang ada di Bangkalan.

Menurut Korlap Aksi Mathur Husyairi wabah korupsi saat ini bukan hanya menjalar ditubuh birokrasi semata. Tapi partai politik juga mulai terlibat menggelapkan bantuan dana politik (Banpol), seperti yang ada di tubuh DPC Partai Gerindra Bangkalan.

Tak tanggung-tanggung Jaka Jatim menduga korupsi yang dilakukan oleh partai besutan Prabowo subianto itu, telah merugikan uang negara sebesar Rp. 246.160.000,- dengan kegiatan yang dilakukan secara fiktif. Artinya, ada kegiatan yang diduga kuat tidak dilaksanakan namun ternyata ada laporan pertanggung jawabannya.

“Kalau mencuri ayam biasanya disebut maling, tapi kalau mencuri uang yang lebih banyak itu namanya koruptur, dan tokoh koruptor (Ra Fuad) di Bangkalan sudah di karangkeng di suka miskin,” kata Mathur Husyairi Direktur Jaka Jatim disela-sela orasi dalam aksinya.

Kembali kata Mathur, kasus dugaan korupsi banpol ini sudah terendus sejak tahun 2015 lalu, hanya saja pihak yang berwajib tidak serius menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang ia layangkan.

“Rinciannya sangat jelas, seperti Analisa yang saya lakukan bahwa kegiatan pendidikan politik partai Gerindra Rp. 198.450.000,- dan rapat internal partai diperkirakan Rp. 47.710.000,- jadi total keseluruhan menjadi Rp.246.160.000,” jelasnya saat ditanya dihubungi via telpon Sabtu,(30/12/2017).

Sebagai cerminan Mathur siap bekerja sama dengan Kejari Bangkalan untuk melakukan investigasi bersama, bahkan jika ucapannya tidak benar ia siap mencabut laporan yang sudah ia laporkan kepada pihak kejari pada tahun 2016 lalu.

“Saya sudah melakukan investigasi dengan mengecek sewa gedung PKP RI Rp.600.000 sedangkan di LPJ tertera Rp. 5.600.000 hal itu juga petugas penjaga PKP RI mengaku tidak ada sewa gedung, sedangkan di Panca Photo di Jl. Trunojoyo No. 15 mengaku kwitansi yang dilakukan oleh partai gerindra itu bukan dari miliknya,” ucapnya tegas.

Ia juga menambahkan manipulasi yang dilakukan oleh partai Gerindra Bangkalan juga memalsukan pembelian nasi bungkus dari rumah makan Sojjin Sakera di Jl. Kartini No. 3 sebanyak 250 x 20.000 kotak denga jumlah Rp. 5.400.000,-.

“Ternyata pemilik rumah makan ini adalah mertuanya ketua DPC Partai Gerindra, Imron Amin,” paparnya.

Sementara Kepala Kejari Bangkalan, Riono Budi Santoso menjelaskan bahwa dugaan yang dilontarkan oleh Mathur Husyairi kepada Partai Gerindra telah ditindak lanjuti. Pihaknya sudah meminta pertanggung jawaban kepada yang bersangkutan, dan pihak pengurus partai telah melakukan pengembalian melalui Bank Jatim kepada BPKAD, hal itu dibuktikan dengan adanya surat tanda setor (STS).

Ia juga menilai penyebab terjadinya temuan korupsi tersebut karena proses pencairan dilakukan di akhir tahun. Lebih lanjut kata Riono, anggapan dari pengurus partai kegiatan yang dilakukan sebelumnya bisa digantikan dengan uang ketika sudah pencairan.

“Nah itu kan sifatnya masalah administrasi, karena tidak paham mereka bagaimana melakukan pertanggung jawaban kegiatan tersebut,” katanya.

Selain itu, berdasarkan hasil temuan dengan kerugian negara sebesas Rp. 50 juta lebih dinilai masih belum menemukan tindakan pidana, oleh sebab itu pihaknya melakukan pemberhentian yang sifatnya sementara.

“Jika memang nantinya ada bukti-bukti lebih lanjut kami akan membuka lagi kasus ini,” ungkapnya.

Ia mempertanyakan hasil investigasi yang dilakukan oleh Jaka Jatim hingga mencapai kerugian Rp. 246.160.000,- itu bersumber dari apa. Karena sejauh ini pihaknya sudah maksimal melakukan penyelidikan dan hanya menemukan Rp.50 juta lebih.

“Kenapa dihentikan, karena kami harus segera menentukan status dari partai Gerindra, sebab data yang diberikan kepada kami apakah cukup sampai disini atau perlu dilanjuti,” dalihnya ketika dipaksa menerima telpon dari peserta aksi. (zen/yd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here