Bupati dan Kadis PUPR Trenggalek Tinjau warga Terdampak Pembangunan Jembatan Nglembu Bendorejo
LIMADETIK.COM, TRENGGALEK – Salah satu yang menjadi keluhan masyarakat adalah akses jalan eksisting yang dulunya lebar kini menjadi sempit sehingga mengganggu perekonomian masyarakat, dan juga rumah-rumah warga yang terdampak karena terlalu berdekatan dengan pondasi plengsengan jembatan.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek, Ramelan mengatakan pengerjaan Jembatan Nglembu ditangani sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sedangkan Pemkab Trenggalek mempunyai kewajiban untuk pembebasan lahan.
“Memang ada kemunduran dari target pekerjaan (Jembatan Nglembu) seharusnya selesai bulan Mei, namun karena satu dan lain hal penyedia minta perpanjangan (pengerjaan) dan menargetkan selesai pada tanggal 30 September nanti,” kata Ramelan, Rabu (4/9/2024).
Menurut Ramelan keberadaan Jembatan Nglembu sangat vital bagi aktivitas dan transportasi masyarakat Kabupaten Trenggalek, bahkan sebelum ditutup selama proses pembangunan, ruas jalan merupakan rute bus Antar Kota Dalam Provinsi.
“Untuk dampak sosial yang ditimbulkan, sudah ada solusi yang disiapkan Pak Bupati. Ada ganti rugi sesuai dengan kemampuan yang ada dalam waktu dekat,” ucap Ramelan.
Salah satunya adalah dengan mencarikan akses jalan lain agar perkampungan yang berada di sekitar Jembatan Nglembu tetap bisa diakses oleh roda 4.
“Kalau untuk akses jalan yang jelas kita nggak mematikan akses. Kita akan mencari solusi yang terbaik,” jelasnya.
Diketahui, Warga Dusun Nglembu, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek memang mengeluhkan pembangunan Jembatan Nglembu Bahkan sebanyak 6 Kepala Keluarga (KK) telah wadul ke DPRD Trenggalek karena merasa dirugikan baik dari aspek kesehatan, sosial, hingga ekonomi dengan adanya pembangunan jembatan tersebut.
Salah satu contohnya adalah kontruksi pembangunan jembatan nglembu yang menganggu aktivitas warga karena jarak konstruksi jembatan dengan rumah warga yang sangat dekat.
Tinggi tembok kontruksi tersebut juga tidak main-main yaitu mulai dari 4 sampai 6 meter, padahal sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sebelum pembangunan tinggi pondasi jembatan tersebut tidak sampai 6 meter.
Kontraktor pun juga hanya menyisakan jalan eksisting atau jalan lama selebar 2-3 meter dari yang sebelumnya 6 meter.
Minimnya akses jalan tersebut juga membuat nilai jual tanah dan rumah warga anjlok hingga 60 persen. Jika sebelumnya laku hingga Rp 25 juta per ru, saat ini tinggal Rp 7 juta per ru.
Atas sejumlah kerugian tersebut, warga menuntut kompensasi kepada Pemkab Trenggalek sebesar Rp 20 juta per KK.
