PAMEKASAN, Limadetik.com – Perbincangan seputar banyaknya Pimpinan Organisasi Perankat Daerah (OPD) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang dijabat Pelaksana tugas (Plt) menjadi sebuah isu yang cukup santer dibicarakan, baik aktivis hingga masyarakat biasa.
Menanggapi hal itu, Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Baddrut Tamam pun akhirnya angkat bicara. Jawaban tersebut menyusul adanya pertanyaan anggota DPRD Pamekasan saat rapat paripurna nota penjelasan bupati mengenai raperda tentang APBD kabupaten tahun 2022, Senin (11/10/2021).
Menurut Bupati Baddrut, dalam reformasi birokrasi yang menjadi salah satu program prioritas selama kepemimpinannya membutuhkan kinerja aparatur sipil negara yang cepat di era seperti sekarang. Dan ini salah satu pertimbangan dari pemerintahannya.
“Jabatan Plt menjadi salah satu strategi agar pejabat yang ingin promosi mampu menunjukkan kinerjanya. Meskipun kondisi tersebut bukanlah indikator utama. Namun ini adalah bagian dari bagaimana kita mengetahui keseriusan seorang calon pejabat nantinya” kata Bupati Baddrut Tamam.
Menurut Mas Tamam sapaan akrabnya, kenapa ini menjadi sebuah strategi, sebab jika sudah berada di eselon II hal yang tidak mungkin untuk diturunkan ke eselon III, dan bukan indikator melainkan sebuah strategi.
“Dalam reformasi birokrasi, sekarang sudah timsel, dan ada yang baru pensiun, di beberapa kabupaten itu menjadi strategi, kenapa strategi? Karena kalau sudah masuk eselon II, itu tidak bisa diturunin ke eselon III lagi, sehingga dicoba dulu kinerjanya bagus atau nggak. Itu sebagian dari strategi, bukan indikator utama,” tegasnya.
Bupati muda yang masuk dalam bursa tokoh layak memimpin Jawa Timur ini mencontohkan, Kabupaten Banyuwangi yang beberapa waktu lalu menjadi kabupaten terbaik di Indonesia kondisinya sama. Terdapat OPD yang dijabat Plt selama kurun waktu bertahun-tahun.
“Kita boleh ambil contoh salah satunya di Banyuwangi yang kemarin jadi kabupaten terbaik, itu ada satu dinas empat tahun diisi oleh Plt” jelasnya di hadapan para Anggota DPRD.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menepis adanya kekhawatiran jabatan Plt memperlambat kinerja pemerintahan langsung. Ia menilai, dengan jabatan Plt justru membuat pejabat menunjukkan kinerja terbaiknya.
“Apa yang menjadi kekhawatiran kita selama ini, justru disitu dia menunjukkan kinerja, sekarang kalau sudah eselon II terus nggak kerja gimana? Apa punishment-nya? Jadi lambat kan, kalau masih eselon III mau ke eselon II bekerja luar biasa,” jelasnya lagi.
Dengan tegas Bupati menyampaikan, dalam proses lelang jabatan di lingkungan Pemkab Pamekasan dipastikan tidak ada jual beli jabatan. Karena pemerintahan bersih menjadi kewajiban selama dirinya memimpin.
“Saya pastikan tidak ada jual beli jabatan selama kepemimpinan saya, karena sebelum permintaan sudah buka (lelang, red), sudah lelang dan saya pastikan bersih” pungkasnya.
