SAMPANG, limadetik.com — Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang Assyari menerangkan tidak ada SMA Negeri yang tidak membuat Laporan Penggunaan Dana BOS, namun dirinya mengakui memang ada sebagian SMA Negeri di wilayah Kabupaten Sampang yang lambat dalam penyetoran Laporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) anggaran 2018.
Menurutnya tidak ada sekolah yang tidak buat Laporan Penggunaan BOS Tahun 2018, hanya saja butuh dikoreksi.
“Pertanggungjawaban itu 2018 sudah ada, SPJ bukan tidak buat tapi berdasarkan evaluasi atas SPJ sampai membutuhkan waktu, bukan tidak buat tapi SPJ kan butuh dikoreksi supaya tingkat kebenarannya gimana, tingkat keakuratannya gimana, bukti-buktinya gimana” tuturnya ketika menerangkan di Kantornya, Selasa (13/8/2019).
Menurut Assyari, yang mengevaluasi semuanya Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan terkadang di akhir tahun kadang dari Dirjen pusat, BPKP, BPK dan di internal Dinas Pendididkan Provinsi Jawa timur telah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana BOS tahun 2018. Dalam keteranganya Assyari menyampaikan terdapat tiga SMA Negeri pada tahun 2018 yang terakhir menyetorkan laporan penggunaan dana BOS di tahun 2018 dan yang paling terkahir merupakan SMAN 1 Omben.
“Memang yang paling terakhir SMAN 1 Omben, waktu itu ada tiga sekolah, SMAN 1 Torjun, SMAN 1 Omben dan SMAN 1 banyuates” terangnya.
Disinggung soal tidak ada revisi di portal BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Assyari menjelaskan bahwa yang mengupload dari Provinsi,dirinya mengaku tidak bisa mengikuti proses yang ada di Provinsi.
“Yang penting kami sudah menyampaikan, ini tagihan-tagihannya sudah” tambahnya.
Pihak BOS Kemendikbud melalui Dian ketika di konfirmasi lewat telepin selulernya tentang persoalan tidak di revisinya rekapitulasi data yang terdapat di Portal BOS Kemendikbud menerangkan setiap pertemuan dan workshop pihak Provinsi selalu mengingatkan kepada sekolah-sekolah untuk mengaupload laporan onlinenya di Portal BOS Kemendikbud.
“Kemungkinan Sekolah nya belum mengisi laporan yang di onlinenya, tapi laporan ke Provinsinya sudah” tuturnya.
Sementara itu, di hari yang sama Ketua FORKAMASA Mohd Affrizal menuturkan lewat pesan WhatsApp nya bahwa apapun alasannya harusnya ketertiban administrasi menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berintegritas.
“Jadi sangat disayangkan apabila masih ada lembaga pendidikan yang notabenenya adalah tempat pembentukan karakter positif yang masih lalai dalam melaksanakan tanggung jawab dalam penyetoran SPJ Dana BOS karena bagaimanapun Dana BOS merupakan anggaran Negara yang butuh pertanggungjawaban secara profesional” tuturnya melalui pesan whatsapp.
Lanjut Affrizal, bahwa Jawa Timur masih memiliki harapan untuk kembali menyabet status WTP (Wajar tanpa pengecualian).
Hingga berita ini dinaikkan, mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Omben Romli, yang menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang bahwa SMAN 1 Omben paling terakhir memberikan Laporan Penggunaan Dana Bos tahun 2018 tidak menjawab pesan whatsapp dan telpon dari wartawan Limadetik.com untuk dimintai keterangan. (zmn/yd)
