Daerah

Demo Kantor DPRD Sumenep, Warga Tagih Realisasi Listrik Giliraja

×

Demo Kantor DPRD Sumenep, Warga Tagih Realisasi Listrik Giliraja

Sebarkan artikel ini
IMG 20190930 WA0031

SUMENEP, limadetik.com — Kantor DPRD Sumenep, Jawa Timur, kembali didemo, Senin (30/9/2019). Kali ini berasal dari sejumlah pemuda kepulauan Giliraja, Kecamatan Giligenting. Mereka selain gelar aksi di depan kantor wakil rakyat, juga mendemo Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Koorlap aksi, Edi Susanto mengatakan dalam orasinya, kedatangannya untuk menagih janji Pemerintah Daerah, tentang realisasi jaringan listrik di daerah mereka. Pasalnya, janji menuntaskan pembangunan listrik Tahun 2019, dinilai tidak jelas.

“Tahun 2019 sudah tinggal 3 Bulan lagi, janji pemerintah untuk merealisasikan aliran listrik untuk warga kepulauan Giliraja tidak jelas, kami datang ke sini untuk mengingatkan pemerintah tentang janjinya ini,” katanya.

Dia menilai, pemerintah yang pernah berjanji untuk segera merealisasikan adalah omong kosong. Sehingga mereka datang untuk kembali mengingatkan pemerintah tentang nasib warga kepulauan yang juga berhak mendapatkan perhatian yang sama seperti masyarakat daratan.

“Jangan anak tirikan kami, kami warga pulau Giliraja juga harus mendapatkan kesetaraan pembangunan, kami sangat membutuhkan aliran listrik,” desaknya.

Kemudian, setelah tiba dan berorasi di depan Kantor DPMD, mereka di Plt kabid Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna DPMD Sumenep, Tabrani. Dia berjanji akan menuntaskan pembangunan jaringan listrik di pulau setempat, dengan anggaran hampir 10 Miliar tahun ini.

Anggaran tahun ini Rp 9 Miliar lebih, dengan rincian anggaran pemeliharaan mesin genset PLTD Rp 20 Juta, pembangunan instalasi jaringan tegangan menengah (JTM) sebesar Rp 1 Miliar 250 Juta, perencanaannya Rp 67 Juta.

“Pembangunan JTR-nya Rp 136 Juta lebih, perencanaannya Rp 37 Juta, pengawasannya Rp 25 Jutaan. Kemudian pembangunan instalasi travo step-up Rp 7 Miliar 371 Juta, dengan dana pengawasan Rp 202 Juta, perencanaan Rp 221 Juta, perencanaan dan pengawasan masing masing Rp 10 Juta dan 7 Juta,” terangnya.

Karena PLTD ini program milti years, sambung Tabrani, sejak Tahun 2017 hingga 2019, telah menelan anggaran dari APBD tingkat II mencapai Rp 20 Miliar lebih.

“Jadi, sejak Tahun 2017-2019 ini, anggaran PLTD untuk pulau Giliraja, kita telah mengeluarkan anggaran Rp 20 Miliar 544 Juta,” tukasnya. (hoki/yt)