SUMENEP, Limadetik.com – Program Pokok Pikiran Rakyat (Pokir) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dinilai tidak efisien bahkan terkesan hanya membuang-buang anggaran. Sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi.
“Program Pokir ini perlu dievaluasi, termasuk anggaran yang digelontorkan setiap tahun nanti,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Badrul Aini, Kamis (27/6/2019).
Program Pokir merupakan program yang dicanangkan untuk Anggota DPRD Sumenep. Setiap anggota dewan mendapatkan jatah sebesar Rp1 Miliar lebih setiap tahun. Biasanya dialokasikan terhadap setiap konstituen wakil rakyat dimasing-masing daerah pemilihan (Dapil).
Tapi, sambung politisi PBB sebaliknya, adanya program tersebut menjadi beban pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terbukti anggaran miliaran rupiah sering tidak terserap, bahkan selalu jadi Silpa yang terus dianggarkan setiap tahun, seperti yang terjadi di Dinas Peternakan dan Ketahanan Sumenep.
“Kamis sering mendapat keluhan soal program Pokir ini, selain tidak terserap juga merepotkan pada OPD. Karena proposal pengajuan yang lambat dan lokasi pelaksanaan sering berubah-rubah,” bebernya.
Sehingga, wakil rakyat asal kepulauan ini menyatakan, apabila keberadaan program tersebut tidak bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, lebih baik tidak dilanjutkan.
“Jika memang perlu ya dihapus saja. (Program) Pokir dialihkan pada program lain yang lain saja,” tegasnya.
Maka dari itu, pihaknya berharap kebijakan dan program pemerintah daerah konsentrasi dalam menuntaskan infrastruktur, ekonomi masyarakat lebih-lebih di daerah kepulauan.
“infrastruktur berupa pembangunan dermaga yang layak dan memadai di setiap gugusan pulau-pulau. Termasuk pembangunan jalan menuju akses pertanian, yang dalam hal ini ada ribuan hektar lahan pertanian masyarakat di kepulauan masih terisolir,” tukasnya. (hoki/dyt)
