BONTANG – DPRD Kota Bontang mempertimbangkan langkah tegas berupa pemangkasan anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak menunjukkan komitmen penuh dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Andi Faizal menggarisbawahi pentingnya kehadiran pimpinan OPD dalam setiap rapat pembahasan anggaran untuk memastikan program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kepala dinas memiliki tanggung jawab besar dalam memverifikasi prioritas anggaran agar sesuai dengan target pembangunan, terutama terkait proyek-proyek infrastruktur dan pelayanan publik.
Ia menambahkan, DPRD Bontang telah melakukan berbagai upaya agar OPD berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat penting. Namun, ketidakhadiran para pimpinan OPD dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap proses perencanaan yang berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
“Rapat seperti ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah dasar untuk memastikan anggaran digunakan dengan tepat,” jelas Andi Faizal saat rapat jawaban Wali Kota Bontang terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, yang digelar pada Selasa (5/11/2024).
Lebih lanjut, Andi Faizal menegaskan, sikap abai dari OPD dapat berakibat pada penundaan proyek atau kegiatan yang penting bagi masyarakat. Ia menilai, jika OPD tidak terlibat secara langsung dalam proses pembahasan, kemungkinan besar akan timbul ketidakcocokan antara rencana program dan kebutuhan masyarakat di lapangan..
Ketua DPRD juga mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran daerah memerlukan sinergi antara DPRD dan OPD agar program yang direncanakan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami di DPRD berkomitmen untuk terus mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran. Namun, partisipasi aktif dari setiap kepala OPD juga menjadi kunci keberhasilan pengelolaan APBD,” ujar dia.
Ia berharap dengan adanya peringatan ini, para kepala OPD dapat lebih berkomitmen dalam mendukung proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Andi Faizal menyebutkan, keterlibatan langsung dari pimpinan OPD dalam agenda pembahasan anggaran bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral kepada masyarakat Bontang.
