JAKARTA, Limadetik.com – Demi penyelenggaraan kerjasama dalam tugas peliputan jurnalis yang demokratis dan adil, Kabiro Limadetik.com wilayah Jakarta, Muhammad Guntur melaksanakan pertemuan koordinasi sentra dengan Jajaran Instansi Pemerintah Pusat di DKI Jakarta, sejak Senin (05/01/2024).
Pada pertemuan itu, Guntur menyampaikan surat tugas setelah ditunjuk sebagai Kabiro Jakarta untuk pelaksanaan pengurusan administrasi dokumen media Limadetik.com, kegiatan pengurusan publikasi Pemerintahan, TNI/Polri, swasta serta semua lapisan masyarakat.
Guntur merupakan wartawan dan penulis lepas di Jakarta yang sudah berkecimpung di dunia Jurnalistik sejak lulus dari Ilmu Jurnalistik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta sejak 2016.
Dari perjalanan karirnya itulah, Pemimpin Redaksi (Pimpred) Media Online Limadetik.com, mempercayai dan menunjuknya sebagai Kabiro Jakarta, untuk mengurusi segala kepentingan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan peliputan, koordinasi dan administrasi di DKI Jakarta.
Sementara itu, Ketua Sub Kelompok Layanan Hubungan Media Balai Kota, Pemprov DKI Jakarta, M. Shendy Adam dalam sambutannya mengungkapkan perlunya memperkuat kesepahaman antara media, wartawan dan Kepolisian dalam menangani dan memproses setiap peristiwa dan atau kegiatan yang berkaitan dengan Instansi setempat, sehingga tercipta kondisi yang kondusif.
“Baik, kami terima surat penugasan ini sebagai koordinasi untuk semakin memperkuat kerja kita dalam setiap informasi dan agenda dalam kepemerintahan,” ungkapnya.
Disisi lain, Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), I Gusti Ayu Dewi Hendriyani menyampaikan dengan adanya saling koordinasi dalam keterbukaan informasi pada setiap agenda Kepentingan kepemerintahan, khususnya Kemenparekraf akan menjadikan satu-kesatuan untuk saling bersinergi dalam komunikasi yang baik, sehingga ke depannya akan semakin kompleks.
“Kami akan selalu memberikan perilisan setiap agenda yang berada dalam ruang lingkup Kemenparekraf yang akan disebarkan kepada seluruh media-media terkait,” tuturnya.
Harapannya, dengan terjalinnya koordinasi dari pusat, akan meningkatkan kolaborasi dan pertukaran informasi yang efisien antara unsur kebijakan pemerintah pada program dan agenda sesuai kewenangan dan fungsinya kepada semua wartawan dan media, sehingga kita semua akan menghadirkan keadilan bagi seluruh pihak dalam menegakkan hukum sesuai aturan. Tentu hal ini akan berdampak baik bagi pilar demokrasi sebagai kontrol sosial kemasyarakatan dengan pemerintah.
