Kalender Event 2023 dan Reaktivasi Rel Kereta Api Madura
Oleh : Faisol Ridho
ARTIKEL – Terpilihnya Achmad Fauzi-Eva sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep beberapa tahun yang lalu, merupakan agenda sistem politik dalam rangka memperkuat demokrasi dan pembangunan nasional (national building).
Melalaui partisapasi politik masyarakat daerah yang secara langsung adalah bentuk keterlibatan dalam menentukan arah Kabupaten Sumenep. Hadirnya tagline “ Bismillah Melayani “ sebagai jawaban atas problem yang dirasakan masyarakat.
Upaya pelayanan juga sebagai tata kelola good governance akan membentuk suatu daerah yang lebih maju, unggul dan mandiri seperti tertuang dalam visi misi Bupati. Diperlukan suatu konsistensi dalam pembangunan sebagai legal person menentukan arah kabupaten dalam satu periode kepemimpinan Sumenep sebagai salah satu kabupaten yang terdiri dari 126 pulau dengan potensi sumber daya alam yang melimpah.
Upaya membangun kesejahteraan yang merata sebagai bentuk keadilan Bupati bagi masyarakat daratan dan kepualuan. Salah satu upaya program yang cukup dikenal belakangan ini adalah dengan adanya Kalender Event 2023 dan beberapa hiburan kolosal untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat.
Dalam hal ini, cukup relevan sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan yang mencapai 20,51% tahun sebelumnya dan tahun 2022 menurun 18,76%. Akan tetapi kalender event kurang memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, utamanya masyarakat pinggiran dan kepulauan.
“Saya berharap ini bukan permainan roti dan sirkus untuk framing kondisi pemerintahan yang cukup dengan memberi hiburan dan tampak sejahtera di media sosal”
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep juga ingin dibangun melalui reaktivasi rel kereta api Madura, terlepas dari setuju dan tidaknya dari beberapa pihak pemangku kepentingan, namun Bupati Sumenep sejauh ini “ memperjuangkan “ program tersebut sampai terjun langsung ke pemerintah pusat.
“Saya yakin masyarkat tidak antipati terhadap kemajuan Madura, namun perlu diketahui dan menjadi kajian bersama, pertama kenapa rel kereta api ini menjadi tidak aktif/tidak beroprasi sehingga hal tersebut dapat evaluasi, dan jangan sampai mangkrak seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam catatannya, rel kereta api tidak cukup biaya untuk terus beroprasi karena masyarakat tidak terlalu membutuhkan transportasi rel kereta api”
Kedua, sejauh ini belum ada kajian-kajian strategis dan ilmiah sebagai pendukung terhadap ( uji ) urgensi reaktivasi ini dari ke empat kabupaten di Madura. Bupati menyandarkan pada peraturan presiden No 20 tahun 2019.
Sudah selayaknya Bupati bisa mempertanggung jawabkan kepada publik agar tidak banyak menimbulkan pro-kontra dengan beberapa pertimbangan yang mendasar dan cukup logis, apalagi memakai APBN yang notabenenya hutang negara semakin membengkak, berkisar delapan ribu triliun.
Jika mengacu pada perpres dan akan memiliki pengaruh cukup tinggi pada sektor ekonomi seharusnya ketiga Bupati lainnya di Madura bersenergi membangun pulau Madura ini, lalu kenapa seolah-olah hanya Bupati Sumenep yang bersuara.
Sebenarnya kegaduhan politik seperti ini perlu dibiarkan untuk memperolah nama di publiK selama tidak mengganggu terhadap stabilitas politik daerah dan kekuasaan. Kesadaran kita adalah kegaduhan sebenarnya bukan pada reaktivasi rel kereta api, namun Bupati seakan abai terhadap infrastruktur jalan di kabupaten Sumenep lalu muncul issue sedang memperjuangkan infrastruktur rel kereta api yang ruang lingkupnya Pulau Madura.
Selanjutnya mengenai langkah-langkah tersebut apakah perlu dievaluasi ?. pertama jika mau berbicara pembangunan jangka panjang maka Bupati seharusnya juga memperhatikan indeks pembangunan manusianya dengan memperkuat sektor pendidikan.
Di negara-negara maju prioritas terhadap pendidikan sangat menjadi perhatian, sebab melalui pendidikan akan membentuk suatu masyarakat yang berkeadaban dan berpengetahuan, salah satunya akan mengembankan potensi yang dimiliki untuk kesjahteraannya. Kekuatan terbesar dalam suatu daerah/negara juga ditentukan oleh kualitas masyarakat, tidak heran jika Kaisar Hirohito untuk bangkit dari kekalahanya pasca perang dunia II menanyakan keselamatan guru untuk mendidik masyarkat dan generasinya. Terbukti hari ini Negara Jepang dapat secepat kilat bersaing dengan negara-negara lain secara global.
Kita tau saat ini pendidikan di Sumenep banyak menuai kritik, baik dari ke-profesionalan, disparitas daratan dan kepualauan, program-program yang banyak tidak cepat direalisasikan, dan lain sebagainya.
Disatu sisi anggaran pendidikan berksar 850M, artinya datas sepertiga APBD difokuskan namun tanpa perubahan dan evaluasi yang jelas. Jika terus seperti ini maka pendidikan hanya akan banyak menghabiskan anggaran pendapatan belanja daerah( APBD ) dan kurang berdampak, yang disebut dengan (dalam Junal yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Coperation and Development ) Businenss Us Usual With More Money.
Dampak negative dari ketidakpedulian pemimpin pada sektor pendidikan akan mewariskan generasi yang bodoh dan masyarakat yang mudah dipermainkan oleh bangsa asing, bahkan ditipu oleh pemimpinnya sendiri.
Kedua mengenai pembangunan rel kereta api, apa tidak sebaiknya mempriortaskan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten terlebih dahulu, seperti yang kita ketahui di kepulauan yang seakan kurang mendapat respon dari pemerintah, diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik yang menyatakan, kondisi baik 880.237 menjadi 853.632, kondisi sedang dari 369.581 KM mejadi 338.056, kondisi rusak dari 123.751 KM menjadi 129.130 KM, dan kondisi rusak berat dari 168.827 menjadi 221.542 KM, hal ini semakin menggambarkan kondisi Sumenep secara utuh.
Misalnya lagi antrian panjang penyebrangan Kalianget-Talango, apakah akan dibiarkan begitu terus nasib masyarakat yang ingin menyebrang. Lalu apa yang bisa dibanggakan mengenai pembangunan infrastruktur jalan. Tidak mungkin Bupati dalam satu periode cuma berhasil dengan framing memperjuangkan reaktivasi rel kereta api.
Ketiga, memaksimalkan pendapatan asli daerah ( PAD ) untuk membenahi kebutuhan dasar daerah dibeberapa sektor. Pembahasan untuk menambah PAD sudah jamak diketahui sebab APBD masih belum mampu memaksimalkan kebutuhan daerah, seperti keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan yang hanya mampu membangun sekitar 12,5% dari kerusakan yang ada.
Sektor pendidikan yang lagi-lagi membahas mengenai kesejahteraan Guru/tenaga pendidik sebagai peran sentral menentukan keberhasilan pendidikan. Usaha mempromosikan sektor wisata pantai dan oksigen terbaik kedua dunia adalah usaha solutif yang disampaikan oleh beberapa stackholder terkait.
Menerapakan suatu kebijakan yang berdasarkan pada “penting dan mendesak” dan/atau “tidak penting dan tidak mendesak “.
Disatu sisi mencari format pembangunan menerapkan prinsip money follow prorty programme, sehingga ada keterlibatan semua elemen untuk mencapai cita-cita bersama dengan penuh kesadaran, seperti gagasan Ir Soekarno untuk “ Bergotong Royong” mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Selebihnya mari kita diskusikan kembali hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan.
_____________________________
Disclaimer : Seluruh isi dan diksi dalam artikel ini tanggungjawab penulid sepenuhnya
