BONDOWOSO, Limadetik.com – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (FKDT) Bondowoso tidak akan meminta atau melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Madrasah Diniyah Takmiliyah dan seluruh DPAC dilarang keras melakukan pungutan dana BOP serta meminta seluruh Kepala Sekolah menolak kalau ada permintaan dana.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPC FKDT Bondowoso Bahrul S.Pd. I usai acara Serah Terima BOP dan Alat Covid-19 oleh Bupati Bondowoso pada Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah di Pendopo Bupati, Senin (28/9/2020).
Menurut Bahrul, pihaknya akan terus mengawal dan memonitoring permasalahan ini hingga ke bawah.
“Sesuai apa yang disampaikan tadi waktu acara, intruksi dari DPW kita bekerja sama dengan Kementerian Agama Pusat dan Provinsi Jawa Timur, kami tetap mengawal dan memonitoring ke bawah, jadi apabila betul ada pemotongan di tubuh FKDT, kami sendiri yang akan melaporkan ke ranah hukum” kata Bahrul pada Limadetik.com.
Lebih lanjut Bahrul mengatakan kalau terbukti pasti ada sanksi atau hukumannya.
“Yang jelas ada (sanksi.red) kalau misalkan ada pemotongan, karena itu sudah menyalahi aturan” lanjut Bahrul.
Sementara menurut Ketua Pembina FKDT Bondowoso KH Hasan Abdul Mu’is, sangat mengapresiasi atas turunnya bantuan ini, karena merupakan bukti nyata perhatian pemerintah pada lembaga Diniyah Takmiliyah di Bondowoso.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena seperti yang saya sampaikan beberapa waktu kemaren, pendidikan Madrasah Diniyah harus ada perhatian khusus, dan hamdulillah terjawab, dengan adanya bantuan operasional pendidikan ini” kata Kyai Hasan.
Saat ditanya soal mekanisme dana BOP, Kyai Hasan yakin tidak ada pungutan apapun.
“FKDT Bondowoso tadi telah menegaskan kepada saya bahwa bantuan ini sama sekali tidak ada potongan, karena ini murni bantuan” tuturnya.
Kyai Hasan juga berharap, BOP menghadapi Pandemi Covid-19 bisa di dapat digunakan untuk dalam pencegahan.
“Namanya bantuan harus disampaikan secara terbuka, maka ajaklah wali murid untuk membicarakan, mau dibuat apa bantuan itu, jadi keterbukaan yang penting dalam mengelola” pungkasnya. (budhi/yd)
