Komitmen Hitam di Atas Putih, Inspektorat Siap Turun Langsung Mengaudit Seluruh Desa di Kecamatan Sapeken
LIMADETIK.COM, SUMENEP — Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di seluruh desa se-Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, menjadi sorotan serius. Dengan total anggaran desa yang mencapai miliaran rupiah, hingga akhir tahun anggaran masyarakat menilai belum terdapat perubahan signifikan yang benar-benar dirasakan di tingkat desa.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sejumlah program desa dinilai belum berjalan optimal. Beberapa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terlihat stagnan, peran Karang Taruna belum diberdayakan secara maksimal, serta pembangunan fisik di sejumlah desa masih menyisakan persoalan kualitas dan transparansi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas serta akuntabilitas pengelolaan APBDes.
Menanggapi hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Sumenep yang diwakili Inspektur Pembantu Wilayah (Irban) III, Abdul Aziz, menyatakan pihaknya menghargai partisipasi aktif pemuda dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa dan memastikan kesiapan Inspektorat untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
“Aspirasi dari masyarakat dan pemuda merupakan bagian penting dari sistem pengawasan. Setiap laporan yang masuk tentu akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang berlaku,” ujar Aziz, Kamis (18/12/2025).
Ia menegaskan, bahwa Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan audit apabila ditemukan indikasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi pemuda untuk melaporkan temuan secara resmi.
“Apabila dari hasil telaah ditemukan perlunya pemeriksaan lebih lanjut, Inspektorat siap menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen bersama, audiensi tersebut juga menghasilkan kesepahaman antara Inspektorat Kabupaten Sumenep dan Gerakan Pemuda Pesisir (GPP) untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas APBDes. Kesepahaman itu akan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau komitmen hitam di atas putih, sebagai dasar pengawalan dan tindak lanjut pengawasan ke depan.
Sementara itu, Koordinator audiensi Gerakan Pemuda Pesisir (GPP), Faisal Islami menegaskan, audiensi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran desa. Mereka menilai terdapat ketimpangan antara besarnya anggaran yang dikelola dengan dampak pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Faisal Islami, menyampaikan bahwa langkah ini lahir dari keresahan masyarakat desa yang selama ini belum merasakan hasil pembangunan secara nyata.
“Kami melihat langsung kondisi di desa. Anggaran yang dikelola sangat besar, namun perubahan sosial dan ekonomi masyarakat belum tampak signifikan. Inilah yang mendorong kami untuk turun dan menyampaikan aspirasi secara terbuka,” ungkap Faisal.
Ia menegaskan, gerakan pemuda tidak bertujuan menghambat pembangunan, melainkan memastikan anggaran publik benar-benar dikelola secara transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“APBDes adalah uang rakyat. Ketika pengelolaannya tidak transparan dan tidak berdampak nyata, maka pemuda wajib hadir sebagai pengingat. Komitmen hitam di atas putih ini menjadi bukti bahwa pengawasan akan terus kami kawal secara serius,” pungkasnya.
GPP memastikan akan terus mengawal realisasi kesepakatan tersebut serta mendorong langkah konkret dari seluruh pihak terkait demi terwujudnya pembangunan desa yang adil, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kecamatan Sapeken.
