Gedung DPRD Kabupaten Situbondo

SITUBONDO, Limadetik.com – Kritikan Dewan besaran gaji Tenaga Harian Lepas (THLP) di lingkungan Pemkab Situbondo sejumlah anggota DPRD Situbondo.

Sejumlah anggota DPRD menilai, gaji bagi pegawai non PNS yang berjumlah Rp600 hingga Rp800 ribu itu dinilai tak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Padahal, pemerintah setempat telah menfasilitasi dewan pengupah kabupaten dan sudah mengetahui UMK yang akan ditetapkan.

Koordinator Komisi IV DPRD Situbondo salah satu mitra kerja Disnakertrans Situbondo, Rudi Afianto, M. Pd “Meminta pemkab memperhatikan kesejahteraan THLP, terutama bagi mereka yang sudah mendapatkan SK Bupati”.

Wakil Ketua dan Koordinator Komisi IV DPRD Situbondo, Rudi Afianto, M. Pd salah satu mitra kerja Disnakertrans Situbondo

Menurut, Rudi, “Pemkab tak hanya meminta perusahaan swasta membayar gaji karyawannya sesuai UMK, sementara THLP dibayar sangat murah jauh dari ketentuan UMK”, ujarnya.

Lebih jauh lagi, Rudi mengaku, “Kerap kali mendapatkan keluhan, agar Bupati Dadang Wigiarto, SH memperhatikan upah THLP, terutama mereka yang memiliki tanggung jawab pekerjaan cukup berat, seperti THLP bagian kebersihan”.

“Seharusnya semua perusahaan menepati regulasi bahwa upah karyawan sesuai UMK”.

“Namun yang tidak kalah pentingnya pemerintah juga harus mendukung tumbuhnya inventasi dengan beberapa kebijakan yang mampu menggiatkan pertumbuhan ekonomi termasuk kemudahan perijinan usaha, bantuan modal, keamanan tersedianya sarpras yang baik dan lain-lain,” jelasnya.

Rudi mengharapkan, “Harus dibayar sesuai UMK, karena status mereka sama seperti tenaga outsourcing untuk karyawan swasta. Pemkab seharusnya mengevaluasi pemberian gaji THLP, karena pemkab harus memberikan contoh terhadap perusahaan swasta agar mematuhi UMK”.

Tidak hanya itu saja, kritikan juga datang dari anggota DPRD Situbondo lainnya, Politisi dari PPP Situbondo, Zaineye, S. Ag ini juga menyayangkan adanya laporan dari karyawan PT. WOM yang selama ini mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan UMK.

Hingga pada Rabu (20/12) kemarin sejumlah karyawan atau buruh PT. WOM, telah mendatangi kantor Disnakertrans Situbondo. Mereka juga mengadukan tentang upah mereka yang tak sesuai dengan UMK.

“Nah ini sudah jelas sekian banyaknya laporan masyarakat  bahwa dari berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai non PNS ataupun  buruh swasta tidak ada ketegasan dari pemkab dalam implementasi UMK di Situbondo,” tandasnya.

Zaineye berharap pemkab perlu kembali mengevaluasi besaran UMK untuk kesejahteraan TLHP ataupun para buruh di sejumlah perusahaan swasta di Kabupaten Situbondo. (aka/rud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here