NTB, Limadetik.com — Merespon gempa yang melanda wilayah Lombok Timur, Lombok utara dan sekitarnya di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terjadi pada Minggu, (29/7/2018), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana melaksanakan kaji cepat, dan koordinasi dengan para pihak, antara lain berkoordinasi dengan Menteri sosial (mensos) dan Kementerian Kesehatan di posko Sambelia dan berkoordinasi dengan; BNPB, BPBD, dan masyarakat dilokasi pengungsian Ketapang Lombok timur.
Koordinasi merupakan bagian yang sangat penting karena diantara kelemahan penanganan bencana adalah sistem koordinasi yang lemah. Tim juga mengunjungi tenda penyintas di obel obel dan medain, serta sambalun, kemudian mengunjungi dapur umum dan rumah yang terdampak gempa.
Menurut ketua tim sekaligus kasubdit Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Ferry Syahminan, mengatakan koordinasi antar pendamping desa menjadi sebuah kekuatan di lapangan, hal ini tercermin dari kepedulian para pendamping desa untuk membantu masyarakat terdampak, meskipun mereka berasal dari kabupaten yang berbeda.
Berdasarkan kunjungan lapangan dan berkoordinasi dengan tim pendamping desa, dilapangan masih banyak masyarakat yang tidak mau mengungsi, hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran akan hilangnya barang yang ada di rumah serta binatang ternak yang ada” ujar Ferry Senin, (30/7/2018).
Selain itu tambah Ferry, yang kedua belum meratanya bantuan diterima oleh masyarakat, hal ini karena yang mendapatkan bantuan hanya masyarakat yang ada di pegungsian yang disediakan pemerintah saja.
Melihat kondisi ini para Pendamping Desa melakukan koordinasi dengan posko utama agar adanya pemerataan dan distribusi bantuan, para pendamping desa juga akan membahas pemenuhan kebutuhan dasar dengan menggunakan APBDes Sambelia. (whb/red)
