Menjelang Purna Tugas, Kades di Sumenep Diingatkan Tidak Tersangkut Korupsi

SUMENEP, limadetik.com – Sebanyak 126 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur pada 2019 akan purna tugas. Menjelang akhir jabatan, mereka diingatkan agar membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Jadi bagi Kades yang akan berakhir masa jabatannya harus membuat laporan selama menjabat,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Masuni, Selasa (18/12/2018).

Tidak kalah pentingnya, Masuni juga mengingatkan agar para kades diakhir jabatannya jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2018 pasal 42 dan 43, Kades yang melakukan tindak pidana korupsi diberhentikan.

“Tidak melihat besarannya berapa yang dikorupsi. Tetapi perbuatannya,” terangnya.

Maka dari itu, sambung mantan Kepala Dinas Pendidikan, apabila sudah terbukti dan inkrah di pengadilan, maka akan diberhentikan.

“Masalah korupsi harus dihindari. Jangan sampai ada kades yang melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kalau masalah administrasi tidak boleh dikriminalisasi,” bebernya.

Sebagaimana diketahui, 126 desa itu pada tahun depan akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Dijadwalkan pelaksanaan Pilkades setelah Pemilu 2019, yakni antara Novemver 2018.

“Kalau pelaksaannya kami masih koordinasi dengan pihak keamanan. Apabila pihak keamanan mampu digelar satu tahap, ya kita gelar satu tahap. Kalau nggak, kita gelar dua tahap,” tukas Masuni. (hoki/rud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here