Bontang – Anggota Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADG) DPRD Bontang, Muhammad Irfan, mempertanyakan komitmen pemerintah dalam upaya pengendalian pendapatan daerah.
Menurutnya, pengendalian tersebut sebaiknya dilakukan secara kreatif. Tujuan itu sebagai langkah-langkah pencegahan kebocoran pendapatan, dan tidak hanya menjadi rutinitas atau seremonial semata.
“Pendapatan daerah harus dikelola dengan baik agar tidak bocor. Jangan sampai upaya pengendalian hanya sebatas formalitas,” ujarnya dalam Rapat Paripurna, Senin (4/11/2024).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati menjelaskan bahwa upaya pengendalian pendapatan telah menjadi prioritas pemerintah.
Salah satunya, lanjut Aji, adalah dengan peningkatan layanan pembayaran pajak daerah secara non-tunai dan berbasis layanan online.
Langkah ini diambil untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak sekaligus meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko kebocoran.
“Pembayaran pajak daerah secara non tunai dan layanan-layanan lainnya yang dilaksanakan berbasis layanan online,” jelasnya.
