“Kami bukan tidak ngurus ijin usaha pariwisata, tapi ketika ngurus ijin sesama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lebih sulit dibandingkan swasta yang ngurus,” kilah Kepala Disparbudpora Sumenep, Sufiyanto, Jum’at (26/1/2018).
Sebagaimana diinformasikan, objek wisata yang selama ini menyumpang pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya tidak memiliki TDUP. Wisata tersebut diantaranya adalah Pantai Lombang dan juga wisata Pantai Slopeng.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Sumenep, Abd. Majid membenarkan persoalan objek wisata yang dikelola Pemkab belum mengantongi TDUP.
“Memang benar wisata Lombang dan Slopeng belum megantongi TDUP, dan ini baru diurus oleh Disparbudpora Sumenep perijinannya,” katanya.
Diakuinya, Disparbudpora sudah mengambil formulir TDUP. Hanya saja ada beberapa kendala, yakni masalah lahan dari lokasi wisata itu sendiri.
“Sudah ambil Formulir TDUP untuk Pantai Slopeng dan Lombang, akan tetapi ijin tersebut tidak bisa dikeluarkan selama legalitas lahan dari wisata itu sendiri belum jelas,” tukasnya. (hoki/rud)
