SUMENEP, limadetik.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dengan tegas menyarankan supaya masyarakat menolak politik uang (money politic) pada pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2019.
“Kedepan masyarakat harus berani tidak menerima uang dari calon kepala desa,” kata Kepala DPMD Sumenep, Masuni, Kamis (17/1/2019).
Pada sekitar Oktober 2019, Pemerintah Kabupaten Sumenep akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak yang bakal diikuti sebanyak 226 dari 330 desa.
Guna menciptakan pemerintahan desa yang berkualitas, masyarakat diminta untuk mengikuti dan meninggalkan tindakan yang bisa mencederai pesta demokrasi tingkat desa itu, salah satunya money politic.
“Desa ini milik masyarakat. Maka dari itu, masyarakat harus bisa menciptakan pemerintahan yang berkualitas,” tegas Masuni.
Pihaknya menilai, apabila terjadi politik transaksional, maka pemerintahan desa dikhawatirkan akan semakin buruk. Akibat biaya yang pencalonan itu, pemenang nantinya akan berfikir lebih pragmatis untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan.
“Nanti ketika biaya politik mahal, maka konsekwensinya pihak yang terpilih akan memikirkan bagaimana mengembalikan modal politik. Bukan bagaimana mensejahterakan rakyatnya,” tukasnya.(hoki/rud)
