BANGKALAN, Limadetik.com — Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah resmi dilaunching oleh Bupati Bangkalan, namun program BPNT masih banyak menyisakan persoalan.
Legislatif melihat Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron dinilai blunder. Tetapi anggota komisi D itu melihat persoalannya ada pada dinas sosial yang menjadi penanggung jawab di daerah.
Abdurrahman Tahir menyampaikan seharusnya sebelum dilakukan louncing harus sudah selesai segala bentuk persyaratan.Termasuk masalah verifikasi faktual, sosialisasi dan lain sebagainya.
“Kalau sudah melakukan louncing kan sudah tidak ada permasalahan lagi, namun buktinya kan berbeda, masih ada indikasi masalah yang belum terselesaikan,” katanya, Minggu (23/6/2019).
Politikus asal Kwanyar itu menyampaikan walaupun BPNT adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang juga perlu diawasi oleh semua pihak, termasuk oleh wakil rakyat Bangkalan.
Ia memberikan masukan kepada bupati untuk selalu lebih cermat, walaupun BPNT merupakan program pusat, bupati jangan sampai lengah.
“Jangan lengah, walaupun ini APBN, jangan sampai menjadi sumber petaka bagi kepemimpinan Bupati saat ini,” jelas masukan politisi ulung itu.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan program BPNT ini dibuat sebagai pengganti dari program Ranstra/Raskin oleh pemerintah pusat untuk meminimalisir angka kebocoran.
“Jangan sampai BPNT ini tingkat kebocorannya semakin tinggi, sesuai dengan Perpres 63 tahun 2017 diberlakukannya BPNT untuk lebih baik, dari sebelumnya,” imbuhnya. (ron/yd)
