https://limadetik.com/

Realiasi Anggaran Ngawur, Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Semprot PRKP 

  • Bagikan
IMG 20200413 WA0062

BANGKALAN, Limadetik.com –  Realisasi anggaran triwulan pertama tahun anggaran 2020 Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Bangkalan terindikasi ngawur.

Hal ini karena realisasi atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas PRKP Tahun Anggaran 2020.

https://limadetik.com/

Fakta ini terungkap saat rapat evaluasi Komisi C DPRD Kabupaten Bangkalan dengan dinas tersebut pada Senin, 13 April 2020.

Abdul Aziz, salah satu anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bangkalan, menjelaskan bahwa realisasi anggaran program dan kegiatan Dinas PRKP Kabupaten Bangkalan pada triwulan pertama tahun anggaran 2020 ngawur.

Alasannya, menurutnya, pertama, capaian target kinerja tidak sesuai dengan DPA Dinas PRKP Tahun 2020.

“Target capaian di DPA sebesar 0,00%, sedangkan dalam laporan realisasi anggaran program dan kegiatannya secara akumulatif hanya sebesar 2,36%,” paparnya.

Politisi Berkarya itu mengungkapkan, anggaran program dan kegiatan di DPA triwulan pertama tahun anggaran 2020 sebesar Rp19.764.473.182, realisasinya hanya sebesar Rp489.884.218 (2,48%).

“Jadi, yang tidak diserap sebesar Rp19,274,588,964 (97,52%),” tambah Aziz.

Atas dasar hal tersebut, menurut Abdul Aziz sangat jelas bahwa realisasi anggaran Dinas PRKP tidak sesuai dengan Pasal 133 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa DPA adalah dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

Oleh karena dia akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran Dinas tersebut sesuai dengan Pasal 365 ayat (1) dan Pasal 366 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 jis Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 153 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 2 huruf (c), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 huruf (c), Pasal 48, dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017, dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018.

Bahkan, hasil evaluasinya terhadap realisasi anggaran dinas tersebut dalam minggu depan akan dilaporkan kepada BPK RI, BPKP Jawa Timur, dan Inspektorat Kabupaten Bangkalan.

“Ini dilakukan sebagai bentuk kongkrit implementasi fungsi pengawasannya yang sudah diatur dalam regulasi,” imbuhnya.

Reporter: Wahyudi.

Editor     : Yudi

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan