Sanggupkah Kapolres Sumenep yang Baru Menyelesaikan Segudang PR Persoalan Hukum?
Oleh : Wahyudi
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumenep
_______________________________________
OPINI – Pergantian pucuk pimpinan di Polres Sumenep kembali memunculkan harapan baru di tengah masyarakat. Kapolres Sumenep yang baru resmi menjabat dengan membawa mandat besar: menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum secara adil, serta menjawab berbagai persoalan hukum yang selama ini menjadi pekerjaan rumah (PR) serius di ujung timur Pulau Madura.
Namun pertanyaan besar pun mengemuka: sanggupkah Kapolres Sumenep yang baru menyelesaikan segudang persoalan hukum yang menumpuk dan kompleks?
– Tumpukan PR Hukum yang Tak Sederhana
Sumenep bukan wilayah dengan persoalan hukum biasa. Kabupaten dengan wilayah daratan dan kepulauan ini memiliki karakter sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, sehingga menghadirkan tantangan penegakan hukum yang tidak ringan. Sejumlah persoalan hukum yang selama ini menjadi sorotan publik antara lain:
1. Kasus narkotika yang masih marak, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, dengan modus operandi yang semakin canggih.
2. Konflik sosial dan sengketa lahan, terutama yang melibatkan masyarakat dengan pihak swasta atau antarwarga.
3. Kasus kriminalitas konvensional, seperti pencurian, penganiayaan, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masih cukup tinggi.
4. Penanganan perkara hukum yang dinilai lamban, sehingga memicu ketidakpuasan dan menurunnya kepercayaan publik.
5. Isu penegakan hukum yang tebang pilih, yang kerap menjadi keluhan masyarakat bawah.
PR tersebut tidak hanya menuntut ketegasan aparat, tetapi juga kecermatan, transparansi, dan keberanian moral dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
– Harapan Baru di Tengah Skeptisisme Publik
Masyarakat Sumenep tentu menyambut baik kehadiran Kapolres yang baru. Harapan agar Polres Sumenep semakin profesional, humanis, dan responsif kembali menguat. Namun di sisi lain, publik juga menyimpan sikap kritis dan skeptis, belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa janji penegakan hukum sering kali tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan realisasi di lapangan.
“Yang kami harapkan bukan sekadar slogan, tapi tindakan nyata,” ujar seorang tokoh masyarakat di Kota Sumenep. Ia menegaskan bahwa keberanian menindak pelanggaran hukum, terutama yang melibatkan pihak berpengaruh, akan menjadi tolok ukur utama keberhasilan Kapolres yang baru.
– Ujian Nyata: Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Ujian terbesar Kapolres Sumenep bukan hanya pada kemampuan manajerial internal, melainkan pada keberpihakan terhadap keadilan hukum. Di tengah tekanan sosial, kepentingan politik, dan relasi kuasa, Kapolres dituntut untuk berdiri tegak di atas prinsip profesionalisme dan independensi institusi Polri.
Penanganan kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik akan menjadi barometer awal. Apakah proses hukum berjalan transparan? Apakah korban mendapatkan keadilan? Dan apakah pelaku benar-benar diproses sesuai aturan tanpa kompromi?
– Pendekatan Humanis dan Kearifan Lokal
Selain ketegasan, pendekatan humanis juga menjadi kebutuhan penting di Sumenep. Wilayah ini dikenal dengan masyarakatnya yang religius dan menjunjung tinggi nilai kearifan lokal. Kapolres yang mampu merangkul tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda dinilai akan lebih efektif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.
Sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan elemen masyarakat sipil juga menjadi kunci. Tanpa kolaborasi yang solid, upaya penyelesaian persoalan hukum berpotensi berjalan parsial dan tidak berkelanjutan.
– Transparansi dan Komunikasi Publik.
Di era keterbukaan informasi, Kapolres Sumenep juga dituntut piawai dalam komunikasi publik. Keterbukaan terhadap media dan masyarakat akan membantu membangun kepercayaan serta meredam spekulasi liar yang kerap muncul akibat minimnya informasi resmi.
Masyarakat ingin mengetahui sejauh mana progres penanganan kasus-kasus penting, bukan hanya melalui rilis seremonial, tetapi lewat data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kesimpulan: Waktu yang Akan Menjawab
Sanggup atau tidaknya Kapolres Sumenep yang baru menyelesaikan segudang PR persoalan hukum tentu tidak bisa dijawab dalam hitungan hari. Namun langkah awal, keberanian mengambil keputusan, serta konsistensi dalam penegakan hukum akan menjadi penentu.
Publik Sumenep kini menunggu pembuktian, bukan janji. Jika Kapolres mampu menjawab tantangan dengan integritas dan profesionalisme, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri di Sumenep akan kembali menguat. Namun jika sebaliknya, skeptisisme publik bisa kian mengeras.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat: apakah kepemimpinan Kapolres yang baru menjadi titik balik penegakan hukum di Sumenep, atau justru menambah daftar panjang persoalan yang belum terselesaikan.
