Stabilitas Harga BBM Nasional, Ketua DPD GMPK Jawa Timur: Konsistensi The Big Boost Strategy ala Prabowo Subianto
LIMADETIK.COM, SURABAYA – Ketegangan geopolitik di berbagai belahan bumi membuat rantai pasok energi global bergejolak lumayan hebat. Merespons dinamika tersebut, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) Jawa Timur, Rafly Rayhan Al-Khajri, menilai Indonesia kini dihadapkan dengan langkah pemerintah yang terbilang sangat berani mengunci stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Keputusan ini diambil di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas mulai dari gangguan jalur logistik di Laut Merah hingga fluktuasi harga minyak mentah dunia yang sempat menembus angka kritis di atas US$ 100 per barel.
Menurutnya, di tengah turbulensi ini, langkah Presiden Prabowo Subianto yang memilih untuk tetap menahan harga BBM per April 2026 dan tidak dibiarkan liar mengikuti arus harga pasar dunia hal ini bukan sekadar kebijakan populis.
“Justru hal ini adalah implementasi nyata dari ‘The Big Boost Strategy’ (Strategi Dorongan Besar) yang bertujuan menjaga fondasi ekonomi masyarakat tetap kokoh saat badai global menghantam” katanya, Kamis (2/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD GMPK Jatim Rafly Rayhan Al-Khajri juga memberikan pernyataan tegas terkait komitmen kebangsaan dalam menghadapi krisis energi.
“Di tengah instabilitas geopolitik dunia, Presiden Prabowo telah melakukan langkah berani untuk memprioritaskan stabilitas nasional dan konsisten dalam program utamanya “the big boost strategy” (strategi dorongan besar) untuk mengungkit perekonomian masyarakat dengan menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM)” ungkapnya.
Kendati demikian, demi keamanan nasional, negara dan masyarakat tetap harus solid dan bersiap menghadapi krisis energi dengan tetap mempertimbangkan ketahanan fiskal dan penghematan konsumsi energi dalam negeri untuk beberapa waktu ke depan.
Menjadikan Stabilitas Nasional Sebagai Panglima
Dengan menempatkan stabilitas nasional sebagai panglima masyarakat sebagai pengamat, Ketua DPD GMPK Jawa Timur, Rafly melihat bahwa pemerintah memahami betul psikologi pasar dan masyarakat. Kenaikan harga BBM, selalu memicu efek domino pada inflasi pangan dan transportasi.
“Dengan kepastian harga yang stabil, Presiden Prabowo sebenarnya sedang memberikan “napas ringan” bagi daya beli masyarakat” ujarnya.
Hal tersebut lanjut dia juga selaras dengan data yang menunjukkan bahwa inflasi tahun 2026 diproyeksikan tetap terkendali di kisaran 2,72% berkat kebijakan ini. Dan hal ini adalah modal sosial yang mahal harganya.
“Stabilitas nasional tidak hanya bicara tentang ketahanan militer, tetapi juga tentang perut rakyat yang terisi dan dapur yang tetap mengepul. Tanpa stabilitas harga energi, mustahil kita bisa bicara tentang pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tambahnya.
Tantangan Keseimbangan Fiskal dan Efisiensi Energi Meski kebijakan ini dapat membuat keseimbangan fiskal dan efisiensi energi namun, kita juga harus jujur pada keadaan.
Rafly mengingatkan bahwa keberanian pemerintah menahan harga BBM menuntut kompensasi fiskal yang tidak sedikit. Di sinilah letak ujian bagi kita sebagai bangsa. “Kita tidak bisa hanya menuntut harga murah tanpa melakukan langkah penghematan” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi karena pemerintah telah memulai langkah cerdas dengan mendorong kebijakan seperti bekerja dari rumah (WFH) yang diproyeksikan mampu menghemat belanja BBM masyarakat hingga puluhan triliun rupiah.
Ini adalah sinyal bahwa negara sedang melakukan penyesuaian tanpa harus membebani rakyat secara langsung lewat kenaikan harga.
“Kita harus solid dan ketahanan energi nasional ke depan harus dibarengi dengan kesadaran kolektif untuk mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu” tegasnya.
Penghematan bukan berarti kikir, melainkan bentuk solidaritas untuk menjaga ruang fiskal negara agar tetap sehat mendanai program-program strategis lainnya, seperti hilirisasi dan ketahanan pangan.
Menatap Masa Depan yang Mandiri
Menatap masa depan yang mandiri langkah Presiden Prabowo memberikan waktu bagi Indonesia untuk melakukan transisi energi dengan lebih tenang.
Sembari harga BBM dijaga, pemerintah terus memacu diversifikasi energi dan optimalisasi sumber daya dalam negeri. Ia menilai, kebijakan ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir sebagai “bumper” bagi rakyatnya.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa strategi “The Big Boost” akan berhasil jika seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi krisis energi.
“Kita harus bersiap, namun tidak perlu panik. Menjaga harga BBM di tengah gejolak global adalah keputusan berani yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Namun, tugas kita selanjutnya adalah memastikan bahwa kemudahan ini tidak membuat kita lalai dalam berhemat dan berinovasi demi kemandirian energi di masa depan,” pungkas Rafly.
