Tren Demonstrasi Politik : Pendidikan Kewarganegaraan Penting untuk Gen Z
Oleh : Kenny Khalisha Hutami
Prodi : Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan
Fakultas : Teknik
Universitas Negeri Yogyakarta
____________________________________
OPINI – Gen Z, yang tumbuh dalam era digital dan informasi yang cepat, cenderung lebih terlibat dalam isu-isu sosial dan politik. Mereka menggunakan media sosial untuk mengorganisir, mengkampanyekan, dan menyebarluaskan pendapat mereka tentang berbagai masalah mulai dari perubahan iklim hingga keadilan sosial. Tren ini menunjukkan bahwa mereka sangat peduli dengan kondisi dunia dan merasa terdorong untuk menyuarakan pendapat mereka secara aktif.
Gen Z dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun terakhir banyak ikut menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Salah satunya pada demonstrasi mahasiswa dalam mengawal putusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus kemarin.
Dalam demonstrasi tersebut terdapat mahasiswa dari berbagai universitas, dari semua mahasiswa tersebut terdapat mahasiswa yang benar benar paham akan apa yang akan mereka suarakan dan mereka tuntut untuk perbaikan. Namun, terdapat beberapa dari mereka yang hanya ikut tanpa tau tujuan mereka datang ke depan gedung DPR untuk apa, biasa disebut dengan “fomo”.
Itu lah yang seharusnya menjadi perhatian, kelompok mahasiswa yang hanya mengikuti tanpa tau apa yang akan mereka suarakan, memerlukan Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat membekali Gen Z dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan politik dan sosial. Ini meliputi pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, cara sistem politik bekerja, dan bagaimana cara menyampaikan aspirasi secara damai dan efektif.
Dengan pendidikan yang memadai, mereka akan lebih siap untuk terlibat dalam diskusi politik, membuat keputusan yang informasi, dan memahami dampak dari tindakan mereka. Dalam rangka edukasi tersebut dipaparkan mengenai kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal tersebut.
Pemahaman mengenai sikap menanggapi dan berpendapat juga harus lebih ditekankan. Menyuarakan pendapat untuk di dengar adalah bagian dari demokrasi, dan hal tersebut boleh dilakukan. Namun, demonstrasi juga tetap memiliki aturan.
Dilansir dari Klinikhukumonline.com.
Salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara adalah menyampaikan pendapat. Pasal kebebasan berpendapat diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F. Adapun bunyi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal tentang kebebasan berpendapat ini diatur lebih lanjut dalam UU 9/1998. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:
[1] Unjuk rasa atau demonstrasi; Pawai; Rapat umum; dan atau Mimbar bebas..Unjuk Rasa/Demonstrasi
Dengan demikian, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
[2] Penyampaian pendapat di muka umum tersebut dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:
[3] Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional; Pada hari besar nasional.
Perlu diketahui, pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
[4] Tanpa pendidikan kewarganegaraan yang baik, keterlibatan politik bisa menjadi kurang terarah dan lebih mudah dipengaruhi oleh berita palsu atau agitasi emosional. Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu Gen Z untuk memilah informasi, memahami sudut pandang yang berbeda, dan berpartisipasi dalam diskusi yang lebih berbobot. Dengan pengetahuan yang solid tentang hak dan tanggung jawab mereka, mereka dapat berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang lebih efektif dan konstruktif.
Secara keseluruhan, opini ini menekankan pentingnya integrasi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum untuk mempersiapkan Generasi Z agar dapat berpartisipasi dalam demonstrasi politik dan kegiatan lainnya dengan pengetahuan yang mendalam dan sikap yang positif.
