SUMENEP, limadetik.com – Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Front Komunikasi Sumekar (FKS) mendemo Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Senin (22/1/2019).
Mereka menyoroti dugaan pelanggaran hukum dalam pengangkatan dan pelantikan Direksi PT. Sumekar beberapa waktu lalu. Mahasiswa menuntut bupati Sumenep, A. Busyro Karim bertanggung jawab atas pengangkatan dan pelantikan dua direktur BUMD yang berak di bidang transportasi laut itu.
Sebab, pengangkatan tersebut diduga kuat melanggar hukum. Pasalnya,Direktur Pelaksana PT. Sumekar, Ahmad Zainal Arifin masih tercatat jelas di Daftar Calon Tetap (DCT) Caleg DPRD Jatim dapil XIB Madura.
“Persoalan ini sangat kami sesalkan.Bupati dan jajarannya tidak mengerti hukum sehingga melabrak aturan seenaknya,” kata Koordinator Aksi, Sutrisno.
Dia menjelaskan, keputusan bupati melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD Pasal 57 poin (L), bahwa pengurus partai dan calon anggota legislatif tidak boleh menjabat Direktur BUMD.
“Dengan bupati melantik orang-orang tidak profesional dan tidak kompeten untuk mengurus transportasi laut, maka bupati telah mengabaikan keselamatan masyarakat kepualauan dengan kepentingan politik semata,” tegasnya.
Maka dari itu, dia meminta bupati segera mengevaluasi keputusan yang sudah dibuat dan menggantinya dengan orang yang layak dan kompeten dibidangnya.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi ini kepada bupati. Karena mungkin bupati tengah khilaf, maka akan kami ingatkan. Kami ingin bertemu bupati secara langsung,” tukasnya.
Sebelumnya, Bupati Sumenep A. Busyro Karim melantik direktur salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Sumenep, PT. Sumekar, Selasa (15/1/2019) malam.
Sebagai Direktur Utama, Moh. Syafi’i, mantan Ketua PAC PKB Kecamatan Arjasa, dan Direktur Pelaksana di pegang oleh Ahmad Zainal Arifin, mantan Caleg PKB DPRD Provinsi Jawa timur. (hoki/rd)
