SUMENEP, Limadetik.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur sepertinya harus lebih serius dalam menangani tambak ikan. Pasalnya, Warga Desa Kombang, Kecamatan Talango, mempertanyakan keseriusan Pemkab dalam menindak usaha tambak udang yang diduga ilegal di daerahnya.
Hingga saat ini, tambak ikan yang beroperasi sejak 2016 lalu itu dibiarkan berlanjut walaupun tidak dilengkapi dokumen perijinan atau ilegal.
”Dulu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak berani mengeluarkan ijin karena dari sisi lingkungan tidak memenuhi syarat. Dan lokasinya berada dipesisir pantai, bahkan mereklamasi,” kata Kepala Desa Kombang, Abd. Khaliq, Selasa (10/7/2018).
Kholiq menegaskan, meskipun tidak mengantongi ijin, pihak pengelola justru terkesan tidak peduli dengan larangan Pemkab. Buktinya, sejauh ini, belum ada tindakan tegas dari Pemkab Sumenep, apalagi dampaknya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat sekitar.
Orang nomor satu dijajaran pemerintahan Desa Kompang mengaku selama ini banyak aduan dari warga. Sebab dari sisi lingkungan sekitar jelas sangat berdampak sekali, terjadi pencemaran.
“Belum lagi, dari sisi sosial dan ekonomi masyarakat secara jangka panjang pasti akan ada pengaruhnya,” ucapnya.
Bahkan, saat ini, sebagian lahan milik warga atas nama Adhar dan Yundaria dimanfaatkan sebagai kawasan tambak. Namun, pihak pengelola dan pengusaha justru tidak peduli dengan masalah tersebut.
”Kami mohon ketegasan Pemkab. Kalau memang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan dan perundang-undangan sebaiknya langsung saja ditutup. Dan kalau memang diperbolehkan sesuai ketentuan, jelaskan kepada masyarakat akan tidak menimbulkan masalah dibawah,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sumenep Abd Majid mengakui jika tambak ikan di Dusun Gelisek, Desa Kombang Talango tidak mengantongi ijin. Instansinya menolak permohonan ijin usaha tambak ikan yang diajukan pengelola karena lokasinya berdekatan dengan laut.
”Kami tidak ingin melabrak aturan. Lokasi tambak masuk pada kawasan terlarang yang tidak diperbolehkan menurut aturan,” kata Majid.
Mantan Kasatpol PP melanjutkan, tidak memiliki otoritas melakukan penutupan terhadap tambak ikan ilegal tersebut. Penertiban menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
”Kami juga menghimbau kepada pengelola atau pengusaha jangan melanjutkan usahanya sebab sama halnya dengan melawan aturan,” himbaunya. (hoki/rud)
