Mahasiswa UPI Sumenep Bongkar Dugaan Keistimewaan Akademik, Ruang Perpustakaan Disegel
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Gelombang kekecewaan mahasiswa terhadap tata kelola Universitas PGRI Sumenep memuncak. Aliansi Organisasi Mahasiswa (Ormawa) menggelar aksi demonstrasi di lingkungan kampus, Rabu (18/11/2026), dengan membawa sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian secara transparan.
Aksi tersebut menyoroti berbagai polemik internal kampus, mulai dari dugaan pemberian fasilitas Surat Keputusan (SK) keringanan nilai akademik bagi anggota Himpunan Mahasiswa Pustaka (HAMKA), dugaan ketidaktransparanan proses pemilihan Duta Baca, hingga keterlambatan pelaksanaan Pemilihan Umum Raya (Pemira).
Suasana demonstrasi berlangsung dengan nuansa kritik yang kuat. Mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui pembacaan puisi, membentangkan foto pimpinan kampus dengan wajah diburamkan disertai tulisan “Hentikan Memberikan Janji Palsu”. Mereka juga meletakkan bunga, dupa, dan lilin sebagai simbol kekecewaan terhadap kepemimpinan kampus.
Koordinator Lapangan, M. Iqbal Asrofi, mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan pemberian keistimewaan akademik kepada mahasiswa yang tergabung dalam HAMKA.
Ia mempertanyakan dasar pemberian fasilitas berupa SK keringanan nilai bagi anggota organisasi tersebut, sementara organisasi mahasiswa lain yang telah memiliki legalitas kelembagaan justru tidak memperoleh fasilitas serupa.
“Jika teman-teman yang aktif di HAMKA itu ada salah satu mata kuliah ketika ada nilai rendah akan diberikan SK keringanan dari perpustakaan,” ungkap Iqbal.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk dasar pembentukan HAMKA, legalitas kelembagaan, hingga mekanisme pemberian fasilitas akademik yang dipersoalkan mahasiswa.
“Kita sebagai ormawa tidak mendapatkan fasilitas seperti itu, Bapak,” tambahnya.
Tak hanya HAMKA, mahasiswa juga mempertanyakan proses penetapan Duta Baca dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2026.
Iqbal menuding terdapat dua mahasiswa yang sebelumnya telah dijanjikan secara otomatis menjadi Duta Baca tanpa melalui proses seleksi sebagaimana mekanisme yang diumumkan.
“Dua orang yang diiming-imingi otomatis lulus menjadi Duta Baca tanpa diseleksi,” sampainya.
Ketegangan meningkat ketika massa aksi meminta klarifikasi langsung kepada Kepala UPT Perpustakaan. Namun, jawaban yang disampaikan dinilai mahasiswa berbelit-belit dan tidak menjawab substansi persoalan.
Kekecewaan semakin memuncak setelah Kepala UPT Perpustakaan meninggalkan lokasi dialog dengan alasan hendak melaksanakan salat, sementara sejumlah pertanyaan mahasiswa belum memperoleh jawaban yang dianggap memuaskan.
Situasi tersebut berujung pada penyegelan sementara ruang perpustakaan sebagai bentuk protes.
Orator aksi, Zahrir Ridho, turut melontarkan kritik keras terhadap jalannya dialog. Ia menilai mahasiswa datang dengan membawa data dan tuntutan yang jelas, tetapi tidak mendapatkan penjelasan yang konkret.
“Kami datang membawa data dan tuntutan yang jelas, tapi responsnya berbelit-belit. Rasanya seperti berdiskusi dengan tong kosong—ramai di ucapan, tapi hampa solusi,” tegasnya.
Atas persoalan tersebut, massa mendesak pimpinan universitas mengevaluasi Kepala UPT Perpustakaan. Bahkan, mahasiswa meminta pencopotan dari jabatan apabila dugaan penyalahgunaan wewenang terbukti melalui pemeriksaan yang objektif.
Menanggapi desakan tersebut, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Moh. Fauzi, menyatakan bahwa pemberhentian kepala perpustakaan tidak bisa dilakukan secara langsung karena harus mengikuti mekanisme kelembagaan.
“Ada mekanismenya dengan melaporkan secara resmi ke komisi disiplin,” ujarnya.
Selain persoalan perpustakaan, mahasiswa turut menyoroti keterlambatan pelaksanaan Pemira yang dinilai menghambat proses regenerasi kepemimpinan organisasi mahasiswa.
Mereka meminta Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan memberikan pertanggungjawaban secara terbuka atas keterlambatan tersebut serta memastikan persoalan serupa tidak kembali terulang.
Mahasiswa juga mempertanyakan penundaan seleksi beasiswa alternatif jalur tahfidz dan prestasi yang sebelumnya dijadwalkan pada 16–18 November 2026.
Menanggapi hal itu, Moh. Fauzi meminta mahasiswa memberikan kelonggaran waktu karena tim penguji baru dapat melaksanakan seleksi pada 26 November 2026.
“Terus kan sebenarnya minta kelapangdadaan teman-teman untuk seleksi tahfiz tanggal 26 karena tim penguji baru bisa tanggal 26,” jelasnya.
Aksi demonstrasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan dan tuntutan yang diterima pimpinan universitas serta dituangkan dalam pakta integritas.
Ada tujuh poin yang menjadi perhatian mahasiswa.
Pertama, mendesak Kepala Perpustakaan membuka secara transparan tujuan, urgensi, dan dasar pembentukan HAMKA, mekanisme rekrutmen Duta Baca, serta memberikan klarifikasi atas dugaan pemberian SK keringanan akademik dan penetapan Duta Baca tanpa seleksi.
Kedua, mendesak Rektor Universitas PGRI Sumenep mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian Kepala Perpustakaan apabila dugaan penyalahgunaan wewenang terbukti melalui pemeriksaan objektif dan transparan.
Ketiga, meminta penghapusan program Duta Baca dan HAMKA sekaligus mengevaluasi keberadaan serta mekanisme pelaksanaannya yang dinilai tidak transparan, tidak partisipatif, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
Keempat, menuntut evaluasi dan pemantauan kinerja Satgas PPKPT, keterbukaan rancangan program kerja, penyediaan kanal pengaduan resmi yang mudah diakses, sosialisasi menyeluruh kepada mahasiswa, serta penyediaan sekretariat khusus.
Kelima, meminta Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan bertanggung jawab secara terbuka atas keterlambatan Pemira dan berkomitmen tidak mengulangi persoalan serupa.
Keenam, pelaksanaan seleksi beasiswa alternatif jalur tahfidz dan prestasi dijadwalkan pada 25–26 November 2026.
Ketujuh, pembentukan peraturan dan mekanisme Pelaksana Tugas (Plt) BEM akan dirumuskan paling lambat 15 Desember 2026.
Rangkaian tuntutan tersebut menjadi catatan penting bagi pimpinan Universitas PGRI Sumenep. Mahasiswa tidak hanya menuntut penjelasan atas polemik yang terjadi, tetapi juga mendesak adanya pembenahan tata kelola kampus, transparansi kebijakan, serta perlakuan yang adil bagi seluruh organisasi mahasiswa.
Kini, tantangannya adalah memastikan tujuh poin yang telah dituangkan dalam pakta integritas tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, melainkan benar-benar diwujudkan menjadi langkah konkret oleh pihak universitas.
Penulis : Helmi
Editor : Wahyu













Komentar