BATURAJA, Limadetik.com — Aksi damai yang di lakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendatangi kantor DPRD Kabupaten OKU untuk menyampaikan aspirasi
Dengan semangat seluruh mahasiswa melakukan aksi di jalan walau pun di siang bolong untuk menyampaikan aspirasi yang dimulai dari RSUD hingga ke Kantor DPRD OKU pada pukul 13.00 tersebut dilaksanakan dengan melakukan aksi damai guna mengkritisi kebijakan pemerintah yang menurut mereka tidak mensejahterakan masyarakat
Selain mengkritisi kebijakan pemerintah massa HMI juga mengecam kekerasan yang dilakukan aparat terhadap rekan-rekan mereka sesama aktivis HMI yang menyampaikan aspirasinya di propinsi bengkulu
Dalam orasinya dibawah terik sinar matahari masa aksi dari HMI menyampaikan kegagalan pemerintah Jokowi – JK tidak menepati janji mereka dalam kampanye tempo hari.
Restu Prayogi Ketua Umum HMI Cabang Baturaja menjelaskan bahwa aksi mereka kali ini adalah bentuk sikap kritis mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat.
“Kami menyampaikan bahwa hari ini pemerintah mendapatkan Rapor Merah atas kebijakan yang mereka ambil yang telah menyengsarakan rakyat, selain itu kita juga mengecam tindakan represif di Bengkulu terhadap rekan-rekan kami yang melakukan unjuk rasa di sana”kata Restu, Rabu (26/9/2018).
Setelah berorasi lebih kurang 1 jam di halaman gedung DPRD OKU, massa aksi diterima anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Ruang Badan Anggaran DPRD OKU, massa HMI tersebut diterima Ketua Komisi 1 DPRD OKU Yudi Purna Nugraha didampingi anggota Komisi 1 Yopi Sahrudin, Feri Rizky, dan Saifudin AB anggota Komisi 3 DPRD OKU.
Dalam pertemuan di ruang Badan Anggaran tersebut juru bicara dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Baturaja membacakan tuntutan mereka melalui pernyataan sikap mereka yang terdiri dari : 1. Meminta Presiden Joko Widodo turun dari tahta kepresidenan jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan bangsa saat ini, 2. Mendesak kementrian terkait membenahi perekonomian bangsa, 3. Turunkan harga BBM, 4. Stop impor luar negeri, 5. Hapuskan Perpres No. 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, 6. Copot para Menteri yang tidak becus menjalankan tugas dan fungsinya, 7. Menolak penambangan di Daerah Batumarta Kabupaten Ogan Komering Ulu, 8. Meminta DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang izin dan pengelolaan penambangan batubara di Batumarta.
Anggota DPRD OKU Yudi Purna Nugraha selaku Pimpinan rapat pada pertemuan tersebut menyatakan sepakat dengan apa yang disampaikan dan dituntut mahasiswa.
“Saya secara pribadi sepakat bahwa kebijakan pemerintah terkait harga BBM dan tarif listrik telah menyengsarakan rakyat” ujarnya
Ia menambahkan Mengenai permasalahan Batubara di Wilayah Batumarta, anggota DPRD OKU siap menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan menghadirkan pihak-pihak terkait permasalahan tersebut.
Selain itu ia juga menegaskan, siap menggelar Rapat Dengar Pendapat, nanti kawan-kawan mahasiswa akan kami undang bersama unsur-unsur terkait lainnya, namun untuk waktunya kita tunggu, kami menyelesaikan pembahasan APBD perubahan terlebih dahulu.
“Kami siap menggelar RDP, nanti akan kami sampaikan kepada semua anggota DPRD OKU untuk hadir pada pertemuan tersebut, teman-teman media mohon bantuannya sampaikan informasi ini agar semua pihak bisa tahu terkait hal ini” pungkas Yopi. (fikri/rud)
