https://limadetik.com/

Minimal Bayar Rp. 35 Juta, Balon Kades di Kabupaten OKI Mengeluh Terlalu Besar

  • Bagikan
Minimal Bayar Rp. 35 Juta, Balon Kades di Kabupaten OKI Mengeluh Terlalu Besar
FOTO: Agung Wijaya, Balon Kades

OKI, LimaDetik.Com – Menjelang pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), sejumlah bakal calon (balon) kades termasuk di Kecamatan SP Padang, mengeluhkan besaran biaya yang dibebankan kepada para balon.

Mereka menilai dengan naiknya biaya pendaftaran untuk pilkades ini, tidak masuk akal dan sangat membebankan para balon. Bahkan, diduga ada oknum yang mau memanfaatkan momen tersebut.

https://limadetik.com/

Agung Wijaya, S.H. M.H, salah satu balon kades di Kecamatan SP Padang, mempertanyakan maksud dan tujuan kenaikan biaya pendaftaran pilkades serentak di Kabupaten OKI yang begitu fantastis.

Dikatakannya, pada pilkades tahun 2015 lalu, biaya hanya sebesar Rp. 50 juta yang diambil dari urunan 5 calon. Sedangkan, sekarang biaya mencapai Rp.150 juta yang dibagi 4 orang calon.

“Artinya, tiap balon harus menyiapkan dana lebih dari 35 juta,” keluh Agung, Minggu (13/6/2021) malam.

Agung bahkan sangat menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI, karena tidak bisa membiayai pelaksanaan pilkades serentak.

“Jikalau Penkab OKI memang memikirkan para calon, separuh uang dari ADD, semestinya dapat dianggarkan untuk pilkades ini. Sayangnya, anggaran dari bupati hanya sebesar Rp 7,5 juta yang sudah berbentuk barang, yakni alat pelindung diri (APD),” tuturnya.

Sambungnya, bantuan dari Pemkab OKI dalam penyelenggaraan pilkades serentak kali ini, memang sangat sedikit sekali, berbeda dengan penyelenggaraan pilkades serentak yang diadakan oleh kabupaten lain.

“Seperti di Kabupaten Muara Enim, pemerintah nya menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 4 Milyar untuk pilkades serentak di tahun 2021 ini,” kata Agung.

Agung menegaskan, pihaknya meminta Pemkab OKI untuk mengkaji ulang anggaran bantuan pilkades tersebut. Jadi, dengan harapan biaya pendaftaran pilkades yang wajar dan tidak mahal.

“Sehingga, dengan begitu dapat melahirkan pemimpin desa yang baik dan berkualitas untuk membangun desa yang bebas dari korupsi” tegasnya.

(Isnin/yd)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan