Data Kita Bocor, Negara Ke Mana?
Oleh : Rohaili
IAI Al-khairat Pamekasan
_______________________________
OPINI – Coba hitung berapa kali dalam seminggu ponsel Anda berdering karena tawaran pinjol, undian berhadiah palsu, atau tautan “paket tertahan”. Pelakunya tahu nama, nomor, bahkan NIK kita. Kebocoran data di negeri ini sudah begitu sering sampai terasa seperti rutinitas musiman: dari lembaga negara, startup, sampai bank.
Publik kaget sebentar, pejabat berjanji menyelidiki, lalu semuanya lenyap sebelum ada yang bertanggung jawab. Pertanyaannya sederhana dan belum terjawab: siapa yang sebenarnya melindungi privasi warga?
Di atas kertas, jawabannya meyakinkan. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menempatkan privasi sebagai bagian dari hak asasi. Pasal 5 sampai 15 memberi warga hak untuk mengakses, memperbaiki, dan meminta penghapusan datanya, termasuk hak untuk dilupakan.
Pengendali dan prosesor data juga dibebani kewajiban mengamankan sistem mereka. Namun hak yang tidak bisa ditegakkan hanyalah janji.
Masalahnya bukan kekurangan pasal, melainkan kekurangan nyali. Pasal 46 mewajibkan pengendali data memberi tahu korban dan lembaga pengawas secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam setelah terjadi kegagalan pelindungan data.
Faktanya, yang biasa kita terima adalah pernyataan normatif (“sedang kami investigasi”) yang datang terlambat, bahkan kadang hanya setelah data dijual di forum gelap. Hasil audit forensik digital yang terbuka dan dapat diuji publik nyaris tidak pernah muncul. Korbannya jutaan orang, tetapi konsekuensinya hampir nol.
Akar ketimpangan ini ada pada kelembagaan. Pasal 58 UU PDP memandatkan lembaga pengawas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan kewenangan mengaudit, menyelidiki, dan menjatuhkan sanksi.
Sanksi di Pasal 57 sebenarnya cukup berat, mulai dari penghentian kegiatan pemrosesan data sampai denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan. Tetapi sanksi hanya menakutkan jika ada pihak yang berani dan berwenang menjatuhkannya. Tanpa pengawas yang kuat dan independen, UU PDP hanya macan kertas: garang di naskah, ompong di lapangan.
Ada pula persoalan yang lebih sunyi, yaitu budaya. Banyak penyelenggara sistem elektronik menganggap keamanan data sebagai syarat administratif untuk mendapat izin, bukan tanggung jawab atas hak orang lain.
Anggaran keamanan siber dipangkas lebih dulu, baru dicari-cari ketika bencana terjadi. Di sisi lain, kita sebagai pemilik data sering ikut abai: mengeklik “setuju” tanpa membaca, membagikan foto KTP lewat chat, dan memakai satu kata sandi untuk segalanya. Kelalaian institusi dan kelengahan individu saling melengkapi, dan pelaku kejahatan siber menikmati keduanya.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan lagi wacana, melainkan langkah tegas. Pemerintah harus segera mengoperasikan lembaga pengawas secara penuh dengan kewenangan nyata. Ketentuan pidana UU PDP juga harus dipakai, bukan dipajang.
Pasal 67 mengancam siapa pun yang memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi orang lain secara melawan hukum, sedangkan Pasal 68 mengancam pembuat data palsu atau pemalsu data, dengan ancaman penjara dan denda miliaran rupiah.
Ancaman itu baru bermakna bila ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap korporasi besar dan instansi pemerintah, bukan hanya peretas kelas teri.
Kedaulatan negara hari ini tidak lagi diukur hanya dari kokohnya penjagaan darat, laut, dan udara. Ia juga diukur dari seberapa aman warganya di ruang digital.
Negara yang tidak mampu menjaga nama, alamat, dan NIK warganya sedang membiarkan perbatasannya jebol dari dalam. UU PDP harus berubah dari sekadar tumpukan pasal menjadi perisai yang benar-benar melindungi.
Penulis : Rohaili
Editor : Wahyu













Komentar