Sumenep Siapkan Perda Industri, Potensi Lokal Tak Boleh Berhenti Jadi Bahan Mentah
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Potensi hasil laut, barang galian, makanan dan minuman hingga furnitur di Kabupaten Sumenep membutuhkan arah pengembangan yang jelas agar tidak sekadar menjadi sumber bahan mentah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kini mulai menyiapkan regulasi untuk menentukan masa depan sektor industri daerah melalui Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK).
Langkah awal pembentukan Peraturan Daerah (Perda) RIPIK tersebut kini memasuki tahap penyusunan naskah akademik. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep menggandeng Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang untuk merumuskan landasan akademik sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Kepala Diskop UKM Perindag Sumenep, Moh. Ramli, mengatakan penyusunan RIPIK merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki perencanaan pembangunan industri.
Menurutnya, pada tahun 2026 ini Pemkab Sumenep menargetkan penyelesaian naskah akademik sebagai prasyarat awal sebelum rancangan perda diajukan untuk dibahas lebih lanjut.
“Untuk tahun ini kami masih sebatas proses pembuatan naskah akademik. Kami bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang,” ungkap Moh. Ramli, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, penyusunan dokumen tersebut tidak hanya bertumpu pada kajian akademis, tetapi juga melibatkan berbagai unsur agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
Diskop UKM Perindag bersama tim Universitas Brawijaya telah menggelar tiga kali Focus Group Discussion (FGD). Forum tersebut melibatkan OPD teknis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), insan pers, akademisi, camat, hingga kepala desa.
Pelibatan berbagai pihak itu dimaksudkan untuk menyerap persoalan, potensi, serta kebutuhan pengembangan industri di tingkat lokal.
Saat ini, proses penyusunan naskah akademik juga memasuki tahapan konsultasi dengan dinas teknis Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna memperoleh saran, masukan, dan rekomendasi. Proses tersebut mendapat pendampingan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.
Moh. Ramli menegaskan, penyelesaian naskah akademik menjadi target yang dikejar tahun ini. Setelah itu, pihaknya akan mendorong agar pembentukan Perda RIPIK masuk dalam prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), sesuai mekanisme dan keputusan DPRD.
“Persyaratan penyusunan perda itu harus ada naskah akademiknya. Setelah itu tentu akan kami tindak lanjuti pada kesempatan berikutnya agar dapat menjadi prioritas dalam penyusunan peraturan daerah,” jelasnya.
Lebih jauh, RIPIK nantinya akan menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan industri Sumenep. Di dalamnya akan dirumuskan visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, serta program pengembangan industri daerah.
Sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan sebagai industri unggulan meliputi pengolahan hasil laut, pengolahan barang galian, industri makanan dan minuman, serta industri furnitur. Seluruhnya akan diarahkan berdasarkan potensi sumber daya dan karakteristik lokal Kabupaten Sumenep.
Dengan regulasi tersebut, pemerintah daerah berharap pengembangan industri tidak berjalan secara parsial, melainkan memiliki peta jalan yang jelas. Potensi lokal diharapkan mampu diolah menjadi produk bernilai tambah, bukan hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
Pada akhirnya, keberadaan Perda RIPIK diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan maupun produk hukum semata.
“Regulasi itu harus mampu membuka ruang investasi, memperkuat industri kecil dan menengah, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumenep” pungkasnya.
Penulis : Wahyu
Editor : Wandi













Komentar